Beranda Ide UU MD3 : Demokrasi di Simpang Jalan

UU MD3 : Demokrasi di Simpang Jalan

Lukmansyah

449
0
BERBAGI
sumber gambar: https://www.merdeka.com/

Di Jakarta Pusat, tepatnya di Jalan Jend. Gatot Subroto Kelurahan Gelora Kecamatan Tanah Abang berdiri sebuah bangunan besar dan megah dengan ornamen kubah murni berwarna hijau sekilas nampak seperti tempurung kura-kura.

Pada awalnya pendirian gedung ini direncanakan untuk menyelenggarakan CONEFO (Conference of The New Emerging Forces), yaitu perkumpulan negara-negara bagian yang terdiri dari Indonesia, Jepang, Korea Utara, Kuba, Republik Rakyat Thionghoa dan Vietnam Utara. Yang digagas oleh Presiden Republik Indonesia pertama yaitu Ir. Soekarno pada tahun 1965.

Alasan dibentuknya CONEFO tidak lepas dari peristiwa keluarnya Indonesia dari PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa)  sebagai bentuk penolakan atas ditetapkannya Malaysia menjadi Dewan Keamanan PBB.

Namun rencana itu tidak sempat terselenggara dan gedung tersebut pun tak terpakai sampai akhirnya kekuasaan dipegang oleh Jend. Soeharto dan Conefo akhirnya dibubarkan pada tahun 1966. Sejak saat itulah gedung tersebut dialih fungsikan untuk kantor salah satu lembaga tinggi negara yaitu DPR-RI dalam merumuskan produk hukum.

Hukum adalah seperangkat aturan baik tertulis ataupun tidak tertulis yang mengatur tata tertib masyarakat dan akan dikenai sanksi pada pelanggarnya. Tujuannya agar terciptanya kebahagiaan, keselamatan, dan ketertiban dalam masyarakat.

Hukum yang diproduksi oleh pemerintah bersifat universal bukan hanya tertuju untuk Individu atau kelompok tertentu saja. Akan tetapi pada kenyataanya, banyak produk hukum yang justru bertolak belakang dari tujuan tersebut, bahkan ada beberapa yang cenderung mengamankan pembuat hukum.

Contoh yang sedang hangat sekarang adalah hasil revisi beberapa pasal dalam UU No. 17 Tahun 2014 tentang MD3 (MPR, DPR, DPD dan DPRD), yang isinya tentang pelarangan menghina MD3. Hal ini berpotensi akan ada penyalahgunaan ketika ada yang melakukan kritik terhadap lembaga tersebut. Ini menunjukan sikap berpalingnya pemerintah dari rakyat.

Hal itulah yang menyebabkan munculnya respon negatif masyarakat kebanyakan. Seperti yang termuat dalam berita-berita di media informasi akhir-akhir ini.

Mengapa hal ini dapat terjadi?

Mikhail Bakunin dalam bukunya yang berjudul Tuhan dan Negara, dia mengatakan sebab perubahan sikap tersebut didasari pada kepemilikan atas hak istimewa yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah.

Menurut filsuf yang memiliki aliran Anarkisme ini, orang yang diberi hak istimewa baik secara politik atau ekonomi akan kehilangan pikiran dan hati nuraninya.

Ini disebut hukum sosial, yang tidak mengenal pengecualian, dan berlaku untuk semua manusia. Kekuasaan yang ditegakkan atas dasar hak istimewa ini yang menjadikan pemerintah keras kepala, angkuh dan semena-mena.

Lalu apa yang terjadi dengan rakyat yang seharusnya menjadi prioritas?

Rakyat hanya akan dijadikan budak dari para penguasa itu. Mereka hanya dijadikan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan para penguasa.

Dan kesalahan rakyat adalah ketika mereka (rakyat) telah menyerahkan sepenuhnya harapan kepada para pemerintah yang  mereka anggap sebagai jalan menuju kehidupan yang tentram, aman dan nyaman.

Keyakinan tersebut yang membuat rakyat menjadi instrumen dari kehendak dan kepentingan seseorang. Apakah seharusnya rakyat membenci pemerintah dan aturan yang dibuatnya?

Bakunin juga mengatakan mereka tidak harus menolak sepenuhnya, bahkan dia juga tetap menerima aturan atau yang ia sebut otoritas, tetapi hanya dalam hal-hal tertentu.

Semisal, dalam hal memperbaiki rumah kita boleh-boleh saja menyerahkan kekuasaan atas bentuk rumah kepada sang ahlinya. Itu semata karena manusia mempunyai keterbatasan pengetahuan, tidak ada manusia yang mampu memahami seluruh pengetahuan yang ada.

Seharusnya, baik pemerintah ataupun rakyat memahami bahwa kedudukan keduanya sama pentingnya dalam sebuah negara sehingga tidak menjadi benar apabila salah satu menganggap kedudukannya lebih tinggi atau lebih rendah. Keduanya menjadi kesatuan dalam syarat sah sebuah negara.

Sesuai dengan pembukaan UUD 1945 “Untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdsarkan kemeredekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”

Sudah seharusnya rakyat dan pemerintah melakukan dialektika dalam menjalankan roda organisasi terbesar ini, sesuai dengan ruang lingkupnya masing-masing. Hal itu semata-mata untuk mencapai tujuan bersama yaitu kemajuan dalam berbangsa dan bernegara.

 

*Penulis masih aktif sebagai mahasiswa Hukum Tata Negara UIN Raden Intan. selain menjabat sebagai Ketua Rayon PMII Syariah, penulis juga adalah seorang yang setia pada kekasihnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here