Risiko Arab Spring di Indonesia

Arab spring merupakan istilah peristiwa perlawanan sipil di negara-negara Timur Tengah pada 2011 lalu. Revolusi itu dipicu dengan aksi bakar diri pemuda Tunisia, Muhammad Bouazizi, yang juga membakar amarah masyarakat sipil di negara sekitar.

Gerakan revolusioner itu disebabkan kebosanan masyarakat terhadap rezim otoriter yang berlangsung selama puluhan tahun di negara-negara Timur Tengah. Ditambah lagi dengan tingkat kesenjangan sosial dan ekonomi di negara-negara Timur Tengah yang tinggi.

Kondisi itu membuat masyarakat Arab untuk memiliki visi memperbaiki sistem sosial, politik, ekonomi dan pemerintahan. Sebab ada kemunduran dalam hal hak-hak politik dan kebebasan sipil di beberapa negara.

Indonesia akibat situasi Pandemi Covid-19 yang telah berlangsung selama 1,5 tahun ini sangat berisiko terjadi ketegangan semacam itu.

Masyarakat sipil harus berterima kasih dengan korona. Selain memberikan bencana, virus yang pertama kali ditemukan di Wuhan, China itu telah menunjukkan ketidakbecusan pemerintah dalam mengatur negara. Meski sudah lebih dari setahun, belum nampak perbaikan situasi meski telah menggunakan berbagai istilah dalam penanganannya.

Keotoritarian pemerintah sangat nampak selama pandemi melalui kebijakan yang sangat terpusat. Pada awal pandemi pemerintah daerah tidak ada kewenangan penuh untuk menerapkan lockdown atau Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Bahkan kesini-kesini pemerintah pusat satu-satunya pihak yang berwenang menentukan status zona penyebaran Covid-19 hingga level assessment untuk menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Cukup bingung rasanya menyebut catatan lembaga keuangan Credit Suisse yang menunjukkan jumlah penduduk di Indonesia dengan kekayaan bersih 1 juta dollar AS atau lebih mencapai 171.740 pada tahun 2020. Sebab jumlah itu melonjak hingga 61,69 persen year on year (YOY) dari jumlah di tahun 2019. Credit Suisse juga mencatat, penduduk Indonesia memiliki kekayaan lebih dari 100 juta dollar AS, pada tahun 2020 mencapai 417 orang, naik 22,29 persen dari tahun 2019.

Bagaimana mungkin terjadi peningkatan jumlah orang kaya sementara pedagang kaki lima dan para pelaku UMKM kesulitan mendapatkan pembeli? Mungkin ini yang banyak disebut monopoli kekayaan dan ketimpangan sosial.

Serupa di negara-negara Timur Tengah pra Arab Spring, belakangan pemenuhan hak-hak politik dan kebebasan sipil di Indonesia pun mengalami penurunan. Beberapa aksi masa seperti aksi menolak Omnibus Law, #KPKEndGame, tak menemui titik terang ataupun sekedar respon baik. Bahkan tanggungjawab pemerintah dalam situasi darurat dalam UU Karantina pun tidak ada. Dalam survei The Economist Intelligence Unit (EIU) ihwal Indeks Demokrasi 2020, tercatat Indeks Demokrasi di Indonesia turun ke angka 6,3, sedangkan pada 2019 mencapai 6,48.

Barangkali satu-satunya alasan menolak opini saya ini adalah Indonesia hanya memiliki musim kemarau dan penghujan. Tidak ada musim semi.

Indonesia hanya perlu seorang pemuda yang mengutuk kekejaman rezim dengan mengorbankan nyawanya layaknya Muhammad Bouazizi di Tunisia. Atau tinggal menunggu penjarahan dari orang-orang kelaparan akibat hilang pekerjaan, penghasilan berkurang, maupun mereka yang ditutup paksa akibat pembatasan kegiatan.

Indonesia pernah mengalami ini di 22 tahun lalu saat Soeharto dipaksa mundur dari jabatan Presiden. Kericuhan dimana-mana, puluhan atau mungkin ratusan orang meninggal dan hilang untuk sebuah revolusi.

Dengan kondisi saat ini sangat mungkin muncul gerakan sipil menuntut peralihan pemerintahan. Sebab masyarakat belum mendengar kabar baik dalam kurun 1,5 tahun terakhir selain Greycia Poli dan Apriani berhasil merebut medali emas di ajak International Olympic Tokyo.

Tulis sesuatu

%d blogger menyukai ini: