Beranda Jalan Pilpres Dalam Skema Althusserian

Pilpres Dalam Skema Althusserian

252
0
BERBAGI
Sumber gamabr: www.islampos.com

Berbagai publikasi berkenaan dengan pemilihan presiden (pilpres) menjadi santapan masyarakat Indonesia dalam beberapa bulan belakangan ini. Dari dunia nyata hingga dunia maya. Pesta demokrasi, TPS, coblos, golput, kosong satu, kosong dua, cebong, kampret hingga yang terakhir sexy killer, menjadi kosa kata yang mewarnai pilpres 2019. Narasi yang dibangun pun beragam, mulai dari yang menyerang, menghujat, menghina, menyejukan, mendamaikan, hingga yang bijak bak seorang sufi pun tampil.

Tetapi, film Sexy Killer yang belakangan ini booming cukup menarik perhatian masyarakat Indonesia. Pasalnya film produksi watchdoc itu, menampilkan betapa peliknya masalah lingkungan hidup akibat aktivitas pertambangan batu bara.

Orang-orang yang bertanggungjawab atas kerusakan lingkungan cum masalah sosial yang ditimbulkan olehnya adalah para tim sukses, pendukung, simpatisan maupun kontestan yang sedang bertarung di pilpres 2019. Baik dari kubu Jokowi-Ma’ruf (01)maupun Prabowo-Sandi (02). Mengenaskan.

Temuan dari watchdoc tersebut sebenarnya bukanlah hal  baru. Terutama bagi para aktivis. Dalam skema sederhana, yang lazim dibincang oleh para aktivis melihat sebuah sistem negara di era kemenangan kaptilasme. Yakni, ketika negara telah dikendalikan oleh kepentingan para pemilik modal. Bukan hanya yang ada di Republik ini, sebagaimana yang ditampilkan dalam film Sexy Killer.

Namun, juga kepentingan pemilik modal kelas kakap yang bertengger di organisasi dan korporasi international, semisal Multi National Corporation (MNC), Transnational Corporation (TNC), International Monetary Fund (IMF), World Bank dan beberapa organisasi maupun korporasi skala International lainnya yang terus menerus merauk keuntungan.

Para pemain nasional pun hanya bagian remah-remah roti dari akumulasi kekayaan yang diraup oleh para elit global. Lalu? Kalo para pengusaha cum politisi itu hanya bagian remah-remah roti, lantas rakyat dimana posisinya? Posisi rakyat yah hanya sebagai tim sorak, yang terus-menerus dicekoki bahwa pemilu adalah sebuah “pesta” yang semeriah mungkin harus dirayakan.

Pemahaman ini ditanam oleh para aparatus ideologis negara, semisal sekolah, lembaga negara, organisasi kemasyarakatan, media, dll. Apabila membangkang digunakanlah aparatur represif yang tak segan menggunakan cara-cara kekerasan, semisal TNI, Polri dll. Skema ini amat terasa dalam sistem pemerintahan otoriter, macam orde baru.

Ilustrasi skema althusser
Sumber gambar: https://indoprogress.com

Dalam kehidupan yang lebih demokratis, penanaman nilai-nilai itu lebih terbuka lebar. Terlebih ketika kecanggihan teknologi semakin pesat.  Dimana, orang-orang dengan mudah menggiring wacana dengan menggunakan media sosial, semacam Facebook, Instagram, dan Twitter. Tak pelak, bukan hanya para aparatur negara yang dapat mecangkokan pemahaman seturut kemauannya. Tetapi, juga para oposisi pemerintah.

Jadi, setiap orang yang berkepentingan untuk menyerang, menghujat, menghina, menyejukan, mendamaikan, hingga yang bijak bak seorang sufi pun dapat tampil.  Itu sebabnya terdapat pihak-pihak yang mencoba mengaduk-aduk emosi rakyat dengan mengumbar bahwa pemilu adalah pertarungan antara Kafir-Muslim, Pancasila-Khilafa, Pribumi-Asing, Perang Badar-Perang Total sebenarnya adalah dusta. Sebagaimana yang ditunjukan dalam skema Althusser.

Penggunaan politik identitas, dengan cara membelah masyarakat menjadi dua bagian semata-mata untuk meraih dukungan dan simpati publik. Supaya kekuasaan diraih dan bersamaan dengan itu amanlah aset-aset produksi, ini menjadi salah satu sebab banyak pengusaha yang nemen ingin berkuasa. Dan penggunaan politik identitas adalah cara ampuh untuk meraih kekuasaan.

Karena dalam penggunaan politik identitas, rakyat dikendalikan oleh tuntunan yang emosional, tak lagi berpikir dengan rasional. Mengapa ini dilakukan? Karena kedua pasangan calon (paslon) tak memiliki komitmen terhadap penyelesaian masalah-masalah yang terjadi di Republik ini. Semisal masalah HAM, kemiskinan, dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat kita lihat dari janji atau program kampanye yang klise. Dan cara yang paling mudah untuk menutup kelemahan tersebut adalah menggunakan politik identitas.

Dari hal di atas kita dapat melihat, bahwa pemilu adalah proses pengamanan aset-aset produksi semata bagi para elit Nasional dan Global.  Jadi, Pilih 01 atau 02 yahh terserah anda. Namun, saya hanya mengingatkan, kita sebagai rakyat biasa, tentu bukan bagian dari yang menikmati roti maupun remah-remahnya. Kita hanya loyang, wadah pembuat roti. Maka dari itu, gunakan hari libur di 17 april 2019 dengan sebaik-baiknya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here