Pemakzulan Gus Dur: Keserakahan vs Kemanusiaan

Pada bulan Juli di 2 dekade lalu KH Abdurahman Wahid dipaksa lengser dari jabatan Presiden RI ke-4. Peristiwa itu barangkali menjadi salah satu catatan buruk demokrasi Indonesia. Namun, Gus Dur telah memaafkan meski enggan melupakan. Begitu katanya dalam sebuah talkshow  Andy F Noya.

Menjadi catatan buruk demokrasi sebab peristiwa itu merupakan konspirasi para aktor politik yang hingga saat ini masih berkiprah. Tak hanya antar tokoh, pemakzulan itu juga merupakan hasil kerjasama partai yang sebelumnya berlawanan.

Bagi sebagian kelompk mungkin berharap kejadian 20 tahun silam itu dilupakan sejarah dan dianggap sebagai penyimpangan yang tidak akan diungkapkan kebenarannya di masa yang akan datang.

Namun buku Menjerat Gus Dur karya Virdika merupakan jawaban atas anggapan sebagaimana diatas. Buku Virdika tersebut, berupaya menggingat kembali, menelusuri dan mengungkapkan dalang dibalik lengsernya Gus Dur sebagai Presiden. Dalam pengantar buku itu Greg Barton mengatakan, digulingkannya Gus Dur sebagai presiden bukanlah sesuatu yang wajar dan sesuai konsitusi melainkan serangkaian proyek sistematis yang dijalankan oleh segelintir elit politik.

Bagi Gus Dur ia dilengserkan secara politis namun tidak dibuktikan bersalah dimata hukum, sebagaimana pengakuannya dalam acara yang dihelat oleh Kick Andy. Dalam acara yang sama, Gus Dur mengatakan bahwa terdapat dua tokoh yang paling bertanggungjawab atas lengsernya sebagai presiden yakni Amien Rais dan Megawati.

Meskipun Amien Rais adalah salah satu orang yang mendorong Gus Dur menjabat sebagai presiden, di kemudian hari dalam salah satu acara yang diselenggarakan Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Muslim Indonesia (KAHMI), ia meminta Gus Dur mengundurkan diri. Ia mengatakan bahwa Gus Dur lebih baik mundur demi bangsa dan keutuhan Republik Indonesia di masa mendatang.

Meruncingnya hubungan antara Gus Dur dan Amien Rais bermula saat Gus Dur memecat Jusuf Kalla dari jabatannya sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan (Menperindag) dari Golkar dan Laksamana Sukardi dari PDIP, Amien mengecam langkah Gus Dur tersebut. Setelah itu ia gencar mewacanakan di publik bahwa Megawati adalah sosok yang tepat menggantikannya.

Pemecatan seperti diatas juga mengakibatkan perlawanan dari kedua partai tersebut. Golkar dan PDIP yang secara historis selalu bertentangan kini menemukan titik temu, PDIP, partai yang memenangkan pemilu, masih sakit hati karena Megawati tak menjadi presiden. Sementara itu, Golkar yang sedang memperbaiki citra bersih dari KKN terusik dengan tuduhan Gus Dur.

Mereka Berkolaborasi dan berelaborasi di parlemen sebagai dua partai pemenang untuk melakukan perlawanan terhadap Gus Dur, mulai dari menginisiasi hak angket, interpelasi, hingga membentuk panitia khusus (pansus) Buloggate dan Bruneigate yang menganggap Gus Dur terlibat dalam penyalahgunaan dana Bulog dan bantuan dari Sultan Brunei. Meski sampai saat ini tak pernah ada bukti bahwa Gus Dur terlibat dalam dua kasus tersebut. Nyatanya dua kasus tersebut cukup ampuh mengadili Gus Dur. Bahkan hingga mampu menyeretnya ketahap memorandum satu, memorandum dua, hingga impeacment.

KKN merupakan isu yang sangat seksi setelah reformasi, dikala ingin membersihkan aksi KKN yang akut sejak rezim Soeharto, isu yang dibangun di publik adalah: bagaimana bisa seorang presiden ingin membersihkan KKN, namun terindikasi atau terlibat dugaan korupsi.

Sebagaimana diketahui, pada dekade 2000-an, Partai PDIP dan Golkar merupakan corong politik terkuat dan memiliki sejumlah perwakilan di badan legislatif dan yudikatif, hal itu berpengaruh besar untuk mendukung upaya pelengseran Gus Dur.

Kendati begitu, ditengah ketegangan politik yang menginginkannya untuk mengundurkan diri itu, Gus Dur justru sempat menanggapinya dengan humor: “Saya disuruh mundur? Maju saja dituntun?” kata Gus Dur disambut tawa renyah kawan-kawan yang mengelilinginya.

KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dilengserkan secara politis oleh parlemen melalui Sidang Istimewa (SI) MPR RI pada 23 Juli 2001. Sebelum pelaksanaan sidang, Gus Dur melawan dengan mengeluarkan Dekrit Presiden. Perlawanan tersebut bukan untuk mempertahankan jabatannya sebagai presiden, tetapi menolak langkah parlemen yang menurutnya inkonstitusional. Sejumlah tuduhan yang diarahkan kepadanya juga tidak terbukti secara hukum.

Ketika keputusan sidang istimewa tersebut mencuat ke publik, sontak menguncang masyarakat Indonesia, terkhusus kalangan Nahdatul Ulama (NU) dan sejumlah pendukung Gus Dur lainnya. Sebagai sebuah respon menolak hasil sidang tersebut sebagian pendukungnya menginisiasi sebuah front perjuangaan agar Gus Dur bertahan sebagai presiden.

Meskipun, pendukung Gus Dur melakukan perlawanan dan akan melakukan berbagai upaya agar Gus Dur bertahan sebagai presiden, bahkan sejumlah kabar memberitakan sekitar 300 ribu pendukungnya siap mati-matian agar mempertahankan kepemimpinannya.

Namun Gus Dur melihat dengan lain, jika ia bersikukuh mempertahankan kepemimpinannya, maka sangat mungkin akan terjadi pertumpahan darah. Sementara dalam acara Kick Andy ia mengatakan tidak menggingkan di Indonesia mengucur deras darah hanya untuk dirinya tidak mundur sebagai presiden.

Ia lebih mengutamakan menenangkan pendukungnya dan meminta mereka mengundurkan diri dari Istana, Gus Dur lebih memilih mundur sebagai presiden, bukan karena ia dibuktikan bersalah tetapi ia tidak menggingkan terjadi perpecahan yang lebih serius, hal itu senada dengan prinsip politiknya bahwa “Yang Lebih Penting Dari Politik adalah Kemanusian”.

Virdika Rizky Utama, Menjerat Gusdur (PT. NUmedia Digital Indonesia, 2019) kata pengantar Greg Barton.

Acara Talkshow Kick Andy, Wawancara Gus Dur (Metro Tv)

“Penulis merupakan salah satu Pegiat Klasika yang juga sedang menempuh pendidikan di UIN Raden Intan Lampung dengan studi Ekonomi Islam. Dalam kesehariannya penulis sangat terikat dengan berbagai jenis musik, yang ia putar sesuai “Mood”nya.”

Tulis sesuatu

%d blogger menyukai ini: