Beranda Ide Agama Nalar Pembebasan Kiai NU

Nalar Pembebasan Kiai NU

414
0
BERBAGI
sumber gambar : http://www.nu.or.id

 

al ‘ilmu billa ‘amalin kasyajaratin bilaa tsamarin

( Ilmu tanpa amal, laksana pohon yang tak berbuah )

Kabar Gus Mus memberikan dukungan moral spiritual terhadap perjuangan petani pegunungan Kendeng  yang melakukan long march (jalan kaki) dari Kota Rembang hingga Kantor Gubernur Jawa Tengah di Semarang beberapa waktu yang lalu, sungguh jadi penyejuk di tengah hiruk pikuk gerakan politik identitas belakangan ini.

Keberpihakan Ulama-ulama NU terhadap masyarakat desa yang dilemahkan, sesungguhnya bukan hal baru dalam perjalanan panjang sejarah Bangsa ini.

Sejak jaman kolonial, keberadaan Pesantren sudah menjadi basis pendidikan dan perjuangan rakyat, gerakan-gerakan sosial yang muncul saat itu selalu menjadikan pesantren sebagai basis perjuangan melawan kolonialisme.

Menjadikan Islam sebagai suluh perubahan sosial dan alat perjuangan kelas,  sudah menjadi sesuatu yang integral di tubuh NU. hal ini tidak lain dikarenakan NU sejak mula memang lahir sebagai penyeimbang kekakuan wacana keagamaan yang hegemonik di tanah Arab pada saat itu.

Wajar jika di kemudian hari para Kiai-kiai NU banyak yang terlibat aktif dalam gerakan-gerakan sosial di Indonesia. Hal tersebut kiranya adalah bentuk ejawantah paham ke-Islam-an yang ada di diri mereka dalam menyikapi perkembangan zaman.

Dimana prinsip-prinsip gerakan seperti Syura (Musyawarah), al-‘adl (keadilan), al-hurriyyah (kebebasan), al-musawah (kesetaraan derajat) menjadi pedoman dasar dalam dakwahnya.

Hal ini pula yang menjadi salah satu titik tekan kajian yang dilakukan sahabat Ahmad Baso dalam bukunya NU Studies. Keberpihakan Kiai NU terhadap masyarakat kecil yang ditindas misalnya dapat terekam dalam forum Bathsul masa’il MWC NU Kecamatan Margoyoso, Pati, yang pernah dibina oleh KH M.A Sahal Mahfud.

Forum ilmiah yang dimiliki oleh NU tersebut kemudian hari menjadi semacam pengadilan Rakyat. Dalam forum itu warga NU dari daerah sekitar dapat mengadukan masalah apa saja. Baik soal praktek keagamaan, maupun problem ekonomi dan politik.

Salah satu isu yang diangkat dalam forum tersebut misalnya adalah tentang transaksi program Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI). Isu ini sangat sensitif, karena menyoal keabsahan salah satu program pemerintah di daerah itu.

Dalam keputusan forum bahtsul masa’il itu, diputuskan bahwa TRI merupakan transaksi ekonomi yang tidak sah, dan karena itu haram ditetapkan. Di kemudian hari keputusan ini dikukuhkan pula dalam Muktamar NU ke-28 di Krapyak, Yogyakarta tahun 1989.

Lebih jauh, Ahmad Baso menulis bahwa pada tataran lebih praktis, kita dapat melihat upaya konkret Kiai NU dalam membumikan prinsip keadilan di tengah masyarakat, dengan jalan menjadikan pendekatan fiqih perlawanan sebagai dasar gerakan guna mewujudkan keadilan.

Hal tersebut terbukti pada kasus radikalisme petani di Jenggawah, Jember, Jawa Timur, Agustus 1995. Kendati yang bergerak dan melakukan pembakaran gedung-gedung tembakau adalah kaum tani yang dirampas hak milik atas tanah seluas 1.200 hektar yang telah digarapnya bertahun-tahun, peranan Kiai saat itu tidak kecil.

Ketika menteri Agraria/Kepala BPN (Badan Pertanahan Nasional), Soni Harsono, menyatakan bahwa tanah itu bukan milik petani, KH Sodiq Mahmud, Ketua cabang NU Jember saat itu, menjawabnya, “keadaannya masih panas, lalu bicara seperti itu, ya, tambah panas.” Kiai Sodiq tidaklah sendirian, beberapa ulama mendukung sikapnya tersebut, termasuk KH Imam Mashuri, Rais Syuriah NU ranting Cangkring.

Yang terakhir ini bahkan pernah dipenjara karena terlibat dalam radikalisme masyarakat petani tahun 1978 di tempat yang sama. Dan dalam kasus pembakaran tersebut, ia sempat diiming-imingi uang sebesar 350 juta rupiah agar mundur dan diam.

Berkat kegigihan, konsistensi, kecerdasan dan keberaniannya memperjuangkan hak-hak asasi mereka inilah, pihak Yayasan Pusat Studi Hak Asasi Manusia (YAPUSHAM) memberikan Anugerah Hak Asasi Manusia Yap Thiam Hien kepada petani Jenggawah .

Pendirian para kiai ini, secara fiqhiyah, dibenarkan oleh KH Cholil Bisri, pengasuh Pondok Pesantren Raudlatut Thaliban, Rembang. Menurutnya, “Rakyat Jenggawah yang sudah bertahun-tahun menggarap tanah itu patut memiliki dan menggarapnya, karena tanah itu adalah peninggalan penjajah yang otomatis menjadi tanah mati (ardh mawat).

Jadi dalil apa saja yang dipakai, yang berhak atas tanah itu adalah rakyat jenggawah.” Dengan pandangan semacam ini, Kiai Cholil “melangkahi” pendapat imam mazhabnya, imam asy-Syafi’I, yang menyatakan ihya’ almawat (menghidupkan dan menggarapkan tanah yang tidak ada pemiliknya) harus seizin pemerintah.

Beliau mengambil pandangan ulama lainnya yang tidak memandang perlu izin tersebut. Dengan langkah semacam ini, Kiai Cholil sebenarnya sedang mengangkat satu sikap berfiqih yang memihak pada rakyat kecil (Ahmad Baso, NU Studies).

Kenyataan yang disampaikan dalam tulisan di atas, sesungguhnya dapat menjadi bahan refleksi kita dalam melanjutkan kehidupan berbangsa dan bernegara di Republik ini.

Hiruk pikuk gerakan Islam politik (baca: Identitas) yang marak akhir-akhir ini, pada satu titik–jika tak hati-hati—justru akan membuat Agama menjauh dari perannya sebagai media dalam memanusiakan Manusia.

Fungsi hakiki dari agama dalam konteks kemanusiaan inilah yang menurut hemat penulis harus sama-sama kita perjuangkan. Baik kiranya kita mencontoh seperti apa yang sudah dilakukan para Kiai kita. Kiai, tidak hanya menjadikan ilmu sebatas ilmiyyah, tetapi juga amaliyyah. Bagi mereka, Ilmu bukanlah sebatas kumpulan teori-teori, melainkan juga menubuh jadi AKSI !!!

Tabik

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here