Menuju Merdeka 100 Persen

Memasuki bulan ke-delapan dalam kalender masehi, Bangsa Indonesia antusias menyambut peringatan diproklamasikannya pendirian Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai tanda perpindahan kekuasaan yang semula dipegang oleh kaum penjajah, kemudian diambil alih oleh para founding father atas nama Bangsa Indonesia. Lagu kebangsaan “Indonesia Raya” pun berkumandang dan Bendera Merah Putih juga turut dikibarkan di tiap sudut negeri.

Namun, memasuki umur ke-76 tahun berdirinya NKRI, “Kemerdekaan 100 persen”—sebagaimana yang telah dicetuskan oleh Tan Malaka—belum juga bisa terwujud. Penjajahan gaya baru justru semakin mengakar dan menjadi-jadi di negeri pertiwi, dimana bangsa asing kian berkuasa dan mengatur segala macam hajat bernegara melalui oknum-oknum negarawan palsu sebagai kaki-tangan para perampok.

Lantas, apakah kemerdekaan yang ada saat ini benar-benar nyata atau justru hanya kemerdekaan semu yang berarti keterjajahan masih dialami oleh Bangsa Indonesia? Untuk itu, momentum bulan kemerdekaan ini seyogianya tak sekedar diisi dengan gegap gempitanya perayaan semata, melainkan perlu juga dimaknai dengan melakukan refleksi terhadap keadaan yang sesungguhnya sedang kita alami bersama. Oleh karena itu, tulisan ini akan memaparkan perihal konsep merdeka 100 persen yang dicetuskan oleh Tan Malaka, sebagai bahan refleksi guna meneruskan revolusi bangsa Indonesia yang belum selesai.

 

Merdeka Seutuhnya atau Tertipu Selamanya

Kemerdekaan, tentu saja bukan sekedar terbebas dari pendudukan kaum penjajah. Lebih dari itu, Tan Malaka mencetuskan konsep “Merdeka 100 persen” sebagai bentuk tujuan bangsa, baik dalam perjuangan pada fase pra-kemerdekaan hingga pembangunan pada fase pasca-kemerdekaan. Kemerdekaan 100 persen tersebut mengandaikan suatu kondisi bangsa yang sanggup mandiri secara mental, budaya, politik, pertahanan, dan ekonomi; tidak bergantung pada dan dikuasai oleh bangsa lain.[1]

Semangat kemerdekaan oleh Tan Malaka itu pun bukan sekedar rumusan di belakang meja semata, melainkan telah dibangun dari sekian perjalanan panjang dari berbagai tempat, bahkan dari penjara ke penjara, serta suatu kesaksian langsung dari dua matanya, bahwa rakyat Indonesia telah dihinakan dan ditindas sebagai inlander (budak) di negerinya sendiri. Dengan demikian, Tan Malaka tak bisa bungkam, ia terus mencatat dan merangkum sekian rumusan yang harus diwujudkan, meski harus mengorbankan seluruh jiwa dan raga untuk mencapai “Merdeka 100 Persen” itu.

Terkait mental, Tan menjelaskan akar dari mental inlander (budak) yang telah menjangkiti Bangsa Indonesia. Hal itu disebabkan tak hanya karena penjajahan Belanda yang begitu lama, melainkan juga karena telah berkembangnya dua paham yang menjajah berbagai aspek kehidupan bangsa Indonesia, yaitu sistem kolonialisme oleh Kerajaan Belanda, juga sistem feodalisme oleh tuan-tuan tanah atau kalangan bangsawan terdahulu yang justru menjadi cikal-bakal tumbuhnya mental budak di kalangan rakyat Indonesia. Oleh karena itu, yang perlu dilakukan untuk menciptakan perubahan terhadap keadaan Bangsa Indonesia, bukan hanya revolusi secara fisik, tetapi juga revolusi cara berpikir.[2]

Dalam Madilog, Tan Malaka telah menawarkan cara berpikir baru bagi Bangsa Indonesia, pertama-tama Bangsa Indonesia perlu meninggalkan cara berpikir yang disebutnya sebagai “logika mistik” menuju hukum berpikir yang berbasis pada materialisme, dialektika, dan logika, sehingga tidak lagi bergantung pada roh-roh atau takhayul, tetapi menetapkan suatu dasar pemikiran dengan mengacu pada filsafat yang indrawi-konkrit, pertautan antar ilmu, dan hukum berpikir yang benar. Dengan begitu, bangsa Indonesia dapat memiliki weltanschauung (pandangan terhadap dunia) secara jelas dan kokoh, serta akan mampu menyadari keadaan hidupnya secara konkrit, juga secara mental akan mampu mandiri untuk menentukan arah kehidupan bangsa ke depan.

Selanjutnya, Tan juga menambahkan bahwa bangsa Indonesia perlu melakukan pengkajian terhadap ilmu alam (science) dan teknik.[3] Dengan perpaduan dua keilmuan tersebut, maka Bangsa Indonesia akan mampu mengelola kekayaan negerinya sendiri, melalui berbagai invention (penciptaan) untuk kemerdekaan bangsa, baik secara ekonomi, politik, dan pertahanan. Bukan justru, kekayaan tersebut dikelola dan dimanfaatkan oleh bangsa asing, yang kemudian akan membuat Bangsa Indonesia semakin tertipu sehingganya selalu miskin dan tertindas.

Gagasan tentang “Merdeka 100 Persen” oleh Tan Malaka tersebut, lebih detail dijelaskan dalam brosur yang ia tulis di Surabaya dengan judul Politik, Rentjana Ekonomi Berjuang, dan Muslihat. Ketiga brosur tersebut berisi tentang pecakapan yang dilakukan oleh lima tokoh, yaitu: Mr. Apal (wakil kaum inteligensia), Si Toke (Wakil Pedagang Kelas Menengah), Si Pacul (Wakil Kaum Tani), DenMas (wakil kaum ningrat), dan Si Godam (Wakil Buruh Besi), membincang perihal Kemerdekaan yang ditinjau dari berbagai sisi, mulai dari aspek politik, aspek ekonomi, serta penyusunan strategi guna mempertahankan kemerdekaan dan melaksanakan pembangunan.

1.Brosur: Politik

Kelima tokoh tersebut pada brosur politik membincang tentang arti “merdeka”. Digambarkan seekor burung gelatik sedang terbang mencari makan dari satu pohon ke pohon lainnya. Pada saat senja burung itu pulang ke sarangnya. Itulah merdeka; tak ada kesusahan dan selalu riang gembira. Hanya saja keadaan riang gembira itu sesungguhnya adalah semu, karena pada setiap waktu saat burung gelatik itu terbang keluar dari sarang, ia selalu diintai sebagai mangsa. Jika ia terbang tinggi, maka burung elang akan memangsanya. Jika ia terbang rendah, kucing ataupun manusia bisa menerkamnya. Itulah keadaan ketakutan yang selalu menghantui burung gelatik. Maka, kemerdekaan yang dialami burung gelatik seyogianya adalah semu. Oleh karena itu, kemerdekaan haruslah terbebas dari berbagai ancaman dan ketakutan tersebut.

Percakapan tentang “merdeka” kembali berlanjut. Pada satu kasus, bisa saja burung gelatik yang datang bergerombol mencari makan, lalu menyerbu sawah petani dan memakan padi-padi yang masih muda pun yang sudah tua. Pada kasus itu, tentu burung gelatik merasa merdeka, tetapi sesungguhnya mereka telah menindas petani yang telah susah payah; berkeringat menanam padi. Dengan begitu, kemerdekaan bukanlah seperti itu, menjadi liar dan bebas merampas hak yang lain. Oleh karena itu, kemerdekaan haruslah dibatasi dengan tidak mengambil hak yang lain. Jika itu terjadi, maka pelaku yang mengambil hak yang lain tersebut harus dihukum atau pantas diusir dari suatu wilayah yang menjadi hak suatu pihak. Di sinilah perlu adanya raja sebagai pemegang hukum yang adil dan bijaksana.

Lantas, adakah raja yang adil dan bijaksana? Bagaimana jika tidak ada raja yang adil dan bijaksana? Terkait hal itu, tentu yang lebih penting bukanlah siapa raja yang menjadi pemegang kendali, tetapi haruslah hukum yang dinamai dengan Undang-Undang Dasar dan Konstitusi. Itulah yang menjadi pokok aturan, sehingga siapapun raja yang mendapat kewenangan haruslah menjalankan peraturan berupa Undang-Undang Dasar dan Konstitusi itu.

Tan Malaka melanjutkan dalam brosur tersebut, penentapan Undang-Undang Dasar dan Konstitusi tersebut haruslah berada di tangan Permusyawaratan Rakyat sebagai bentuk kedaulatan tertinggi, bukan di tangan raja atau keluarganya dan keturunannya. Dalam bentuk itu, maka disebutlah dengan negara REPUBLIK, di mana kemerdekaan bisa teratur dengan adil dan bijaksana berdasarkan peraturan yang ditaati bersama.

Pada akhir brosur, Tan Malaka kemudian menyimpulkan, Apakah “Merdeka 100%” itu berarti tidak ada batasnya? Tentu saja ada batasnya. Terdapat dua batasan, yaitu “batasan ke dalam” dan “batasan ke luar”. Batasan ke dalam artinya tiap-tiap orang punya hak bagi kebutuhan dirinya, tetapi dengan menghargai hak yang lain. Sedangkan, batasan ke luar artinya tiap-tiap negara dengan bentuk peraturannya masing-masing, tidak boleh menganggu kemerdekaan negara lainnya, meskipun negara lainnya itu lebih lemah. Dengan begitu, kemerdekaan yang memiliki batasan dan saling menghormati akan menciptakan perdamaian dan kemakmuran.[4]

2. Brosur: Rencana Ekonomi Berjuang

Jika pada brosur politik, Tan lebih menekankan tentang kemerdekaan hak yang dinaungi oleh negara Republik dengan pedoman UUD dan Konstitusinya, serta perilaku saling menghormati dalam pergaulan negara-negara, Pada brosur Rencana Ekonomi Berjuang, Tan Malaka Lebih menekankan pada tindakan ekonomi sebagai penentu kemakmuran rakyat dan keamanan republik.

Pembahasan terkait ekonomi itu bermula dengan kritiknya pada kapilatisme yang disebut sebagai “perampok”. Kapitalisme Perampok, dicontohkan dengan menggambarkan kondisi di pertambangan batu bara Bayah. Di sana, untuk mengambil hasil bumi berupa batu bara, Jepang perlu memiliki tiga komponen, yaitu lahan pertambangan, mesin-mesin, dan tenaga kerja. Nyatanya, ketiga komponen tersebut didapatkan Jepang dengan cara “gedor” atau rampasan. Sehingga dalam menjalankan keperluan ekonomi tersebut, tentulah memiliki keuntungan yang begitu besar, karena pengeluaran untuk gaji petugas dan biaya produksi tidaklah begitu banyak. Terlebih lagi, pekerja romusha di pertambangan batu bara tersebut tidak digaji atau disuruh bekerja secara paksa dan sumber daya alam di Indonesia dihisap habis hingga kurus. Lantas apa yang didapatkan oleh bangsa yang seyogianya adalah pemilik lahan tersebut? Pada kasus itu bangsa Indonesia hanya mendapat kesempatan untuk bisa tetap hidup, tidak lebih dari itu. Bahkan beberapa pihak justru telah benar-benar kehilangan segalanya, hak untuk hidup atas dirinya sendiri pun ikut dirampas. Inilah yang disebut Kapitalisme Perampok.

Lebih lanjut, Tan Malaka kemudian memaparkan perihal “nilai-lebih” dengan mengacu pada konsep ekonomi dari Karl Marx. Pada brosur tersebut diterangkan bahwa “untung” juga merupakan “perampokan”. Perampokan tersebut mewujud pada penerapan “Surplus-Valeu” atau “Nilai-Lebih” dalam menjalankan roda perekonomian. Dimana letak perampokannya? Itu terletak pada “tenaga yang tidak dibayar”. Perampokan diterangkan dengan contoh pada pabrik benang—meskipun turut dilakukan juga oleh perusahaan-perusahan lainnya yang menerapkan sistem kapitalisme—dengan mengganti penghitungan gaji, yang semula berdasar pada tenaga pekerja yang dikeluarkan dalam menghasilkan suatu barang kepada penerapan sistem jam kerja. Diumpamakan jika seorang pekerja di pabrik benang tersebut dalam sehari—dengan waktu 6 jam kerja—bisa mengerjakan kapas menjadi benang sebanyak 10 Kg, maka upah yang akan diberikan adalah 75 sen. Tetapi, pihak kapitalis kemudian mengganti sistem kerjanya, bukan berdasarkan jumlah barang yang dihasilkan dari tenaga itu, melainkan dari seberapa lama pekerja itu mengeluarkan tenaga, tidak lagi menghitung jumlah barang yang  telah dihasilkan pekerja. Jika  barang yang dihasilkan lebih dari target, maka menjadi “untung” bagi si kapitalis, pekerja tidaklah mendapat bayaran lebih atas tenaga lebih yang telah dikeluarkannya selama jam kerja.

Pada titik itu, tenaga pekerja dihilangkan harganya, digantikan dengan sistem gaji yang disesuaikan pada kewajiban untuk memenuhi jam kerja, serta keharusan mengikuti segala peraturan yang telah ditetakan oleh kapitalis. Jika saja pekerja tidak taat pada peraturan pengusaha, maka diancam akan dipotong gajinya. Di sinilah pekerja telah dirugikan karena “untung” dari kelebihan hasil barang berkat tenaga pekerja tersebut tidak dibayarkan. Begitu pula hak menjalani kehidupnya, seperti berkumpul dengan keluarga, mengekspresikan bakatnya, dan kegiatan hidup lainnya dari pekerja  juga ikut dirampas karena penerapan jam kerja yang telah melampaui batas kewajaran. Lebih dari itu, dengan penggunaan mesin-mesin pun semakin menekan harga tenaga kerja, sehingganya upah pekerja pun semakin tipis dan sulit.  Padahal, seharusnya, segala keuntungan dari kegiatan ekonomi itu bisa “dipukul rata”, sehingga bisa menimbulkan kesejahteraan bersama dan menghindarkan kesenjangan ekonomi.

Lebih lanjut, Tan menjelaskan perihal rencana ekonomi yang bisa me-merdeka-kan, yaitu dengan menerapkan “Ekonomi Teratur”, dalam arti menetapkan lebih dahulu rencana besaran penghasilan, pembagian hasil, dan gaji secara rata hingga disepakati bersama. Setelah itu, barulah rencana itu dipraktikkan. Segala macam modal haruslah dijadikan harta kekayaan bersama, dengan begitu hak untuk mendapatkan hasilnya juga dibagi rata. Oleh karena itu, modal mestilah dipegang oleh suatu pihak yang dapat berlaku adil dalam perencanaan dan pembagian hasilnya, pihak itu bisa disebut dengan “Negara”.

Namun, perlu diperhatikan bahwa “negara” ini mestilah berniat untuk kemakmuran semua, bukan justru disusupi oleh pihak kapitalis, yang dengan semaunya membuat aturan sendiri melalui “parlemen” hanya untuk “keuntungan” golongannya saja. Karena itu, mestilah negara diisi oleh para wakil dari setiap golongan, baik dari pemilik modal (pemilik mesin dan lahan) juga golongan buruh dan tani (tenaga kerja) dalam suatu sistem “parlemen” yang demokratis. Dengan begitu perundingan pada tataran rencana bisa disepakati dengan adil, hingga tahap pelaksanaan ekonomi itu pun bisa dijalankan dengan azas sama-rata dan tolong-menolong, serta tanpa adanya penindasan dari satu golongan pada golongan lainnya. Disinilah kemerdekaan ekonomi dapat dirasakan oleh semua golongan.[5]

3. Brosur: Muslihat

Kemudian, pada brosur ketiga dengan judul Muslihat, Tan Malaka menekankan pada gambaran mental kaum merdeka—yang membedakannya dengan mental kaum budak (inlander). Berikut juga dengan penegasan sikap dan keputusan yang perlu diambil sebagai bangsa yang merdeka. Gambaran itu, dimulai dengan pemaparan peristiwa Perang Surabaya, yang mengandaikan sikap para pejuang di medan pertempuran itu telah dilandasi oleh jiwa yang merdeka—jiwa yang semula berserah, berganti dengan jiwa yang dinamis dan berontak. Begitu juga dengan semangat kaum yang merdeka—semangat yang semula kompromistis dan percaya, bahkan tahluk dengan pimpinan bangsa asing, bertukar menjadi semangat melawan dan percaya pada pimpinan negara sendiri juga percaya pada diri sendiri.

Dengan landasan jiwa dan semangat kaum yang merdeka itu, maka tercetuslah suatu bentuk pertahanan yang kuat—meskipun hanya bersenjatakan golok, bambu runcing, dan tinjunya—mampu menghadang Sekutu Inggris yang membonceng NICA (tentara Belanda)—dengan persenjataan lengkap dan modern—yang hendak mengancam dan menerap muslihatnya pada bangsa Indonesia yang telah merdeka.

Ancaman berupa perintah untuk melucuti senjata yang berhasil diamankan dari tentara Jepang oleh Bangsa Indonesia, haruslah diserahkan pada Tentara Inggris dan NICA. Jika menolak, maka Inggris-NICA akan menyerbu Surabaya dan menghabisi para pejuang yang menghalangi. Namun, meskipun para pejuang mendapatkan ancaman tersebut, berkat jiwa dan semangatnya yang telah merdeka, mereka enggan menurut dan memilih bertempur mempertahankan harga diri bangsa merdeka—yang tidak lagi harus patuh dengan perintah bangsa asing.

Di balik itu, Tan Malaka juga menginsafi bahwa perintah yang dilancarkan oleh Inggris dan NICA untuk melucuti senjata-senjata dari tentara Jepang, merupakan muslihat untuk kembali menjajah bangsa Indonesia, dengan pertama-tama melemahkan kekuatan persenjataanya. Tetapi, untunglah para pejuang tak mudah menyerah, sehingga kemerdekaan bisa tetap terjaga, meskipun harus mengorbankan jiwa dan raga.

Kemudian, mental kaum merdeka yang kemudian mempengaruhi pengambilan keputusan dan sikap itu pun ditegaskan amat penting untuk keperluan diplomasi. Meskipun bukan menjadi syarat pokok pendirian suatu negara Republik Indonesia, tetapi untuk hubungan dengan negara-negara lain tentulah dibutuhkan. Dengan itu, Tan mengandaikan, jika saja jiwa dan semangat kaum merdeka itu tidak ditunjukkan oleh bangsa Indonesia, maka negara lain yang memiliki semangat anti-imprialisme dan negara yang turut menjunjung kemerdekaan bagi bangsa-bangsa terjajah pun tidak akan memberikan simpati serta dukungannya. Bahkan, jika saja keputusan yang diambil pada saat itu adalah menurut dan menyerah, maka tentulah mental budak itu akan terus berakar hingga ke anak cucu.

Meski telah berhasil memukul mundur pasukan Inggris dan Belanda, Bangsa Indonesia tetap perlu juga menjalankan muslihat, dalam artian menerapkan taktik atau siasat bagi perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Muslihat tersebut dilakukan dengan cara memanfaatkan kekuatan serta melengkapi berbagai sisi yang masih lemah, kemudian membuat “Kalangan Perjuangan Rakyat” sebagai suatu bentuk garis perjuangan yang teratur dan terarah.

Beberapa kekuatan yang dimiliki oleh Bangsa Indonesia diantaranya adalah “bumi iklim (geografi)” yang mewujud pada keadaan alam yang stabil. Dimana dalam 12 bulan selama setahun; padi, ubi, sayur dan sebagainya bisa terus tumbuh, sehingganya kebutuhan pangan akan bisa mencukupi. Kemudian, terkait suhu yang panas, menyebabkan kebutuhan pakaian juga bisa diminimalisir, tidak perlu menyediakan pakaian musim dingin seperti negeri-negeri di eropa.

Lalu, “keadaan internasional” (pada saat itu) juga turut memberikan keuntungan bagi bangsa Indonesia, karena telah ada dua golongan besar yang sedang bertarung, yaitu imperialis Inggris-Amerika bersama dengan Perancis dan Belanda sedang berhadap-hadapan dengan Soviet-Rusia bersama beberapa negara kecil di Eropa yang merasa tertindas dan bangsa berwarna yang dijajah di Asia dan Afrika, di tambah lagi dalam tubuh Inggris-Amerika yang kapitalis itu terdapat pula perlawanan yang dilakukan oleh golongan proletar pada golongan borjuis. Maka, dari kondisi Internasional tersebut hendaknya lebih berpihak pada kemerdekaan bangsa Indonesia.

Kekuatan selanjutnya adalah “cecahjiwa” yang artinya kesediaan berjuang untuk melawan kaum penjajah, yang kemudian berhubungan dengan kekuatan “man of power”, di mana jumlah pejuang yang telah bersedia turun melawan berbanding banyak dari pada kaum penjajah yang akan masuk. Diumpamakan, jika terdapat 7 juta orang kuat yang siap melakukan penyerbuan, sedangkan pasukan musuh yang berjumlah 200.000, maka tiap satu orang musuh—meski bersenjata lengkap, bisa diawasi oleh 35 pejuang—yang hanya bersenjata golok, bambu runcing, dan tinjunya. Jika saja dalam keadaan itu, para pejuang mengawasi dan menyerbu musuh selama 24 jam, maka dapat bergantian dalam tiga waktu, sedangkan musuh itu akan selalu berjaga selama 24 jam penuh. Dalam keadaan itu, tentulah perlahan-lahan musuh pun akah kalah dengan sendirinya hanya karena momok golok dan bambu runcing yang terus mengintai. Lalu kekuatan “kebatinan” yang telah dipupuk lama, hingga membentuk semangat revolusi bagi laki-laki, perempuan, tua, muda, dari segenap bangsa Indonesia juga menjadi tanda kekuatan yang besar, layaknya bangsa-bangsa revolusioner pada tiap zaman dimana pun juga.

Meskipun kekuatan itu ada, tetapi perlu juga diperhatikan beberapa kelemahan yang perlu dilengkapkan dalam perjuangan, yaitu kemiliteran yang meskipun kurang tapi tetap ada beberapa opsir yang telah menerima pelatihan militer selama beberapa bulan, meskipun dengan cap Jepang “DaiDancho”, tapi tetap bisa digunakan bersama dengan prajurit biasa yang siap turun ke medan pertempuran. Dan pada kenyataannya pasukan tersebut telah menunjukkan hasil yang memuaskan. Selanjutnya “kecerdikan”, seperti saat datangnya NICA yang menyerbu Kebayoran lantas dihadang oleh satu rombongan pasukan dari Kebayoran yang kemudian berhasil mengusir musuh dari benteng. Akan tetapi, rombongan kebayoran tersebut kemudian pulang ke desa dan membiarkan benteng kosong begitu saja. Lantas, NICA pun kembali masuk ke benteng itu. Pada saat yang lain, rombongan dari Banten juga turut menyerbu dan berhasil mengusir musuh dari benteng, tapi mereka juga pulang kembali ke desanya dan membiarkan benteng kosong. Akhirnya, NICA pun kembali lagi. Di sinilah nampak ada kekurangan koordinasi dan tidak adanya perencanaan di tengah pasukan pejuang. Maka, perlulah dirumuskan perencanaan pengerahan tenaga dan senjata agar bisa menciptakan perubahan yang besar.

Kekurangan lainnya adalah “disiplin”, yang merupakan jiwa dari suatu organisasi dan perjuangan. Hubungan disiplin ini perlu dibangun bagaikan hubungan antara bapak kepada anak, kakak pada adik. Dengan begitu, perintah dari pemimpin perlu dijalankan dengan baik. Jika tidak, maka akan timbul kekacauan. Tiap-tiap orang memang mesti mengambil keputusan sesuai tempo, tempat, dan caranya masing-masing, tetapi tetap perlu dilandasi pada tanggung jawab atas tujuan yang diharapkan bersama. Meskipun tampak banyak kekurangan, tetapi perjuangan itu telah menunjukkan hasil yang mengagumkan. Tentu akan lebih baik lagi, jika disiplin itu semakin diperketat.

Pada hal lain “persatuan” juga dinilai memiliki kekurangan. Meski perjuangan telah dilakukan di berbagai tempat seperti di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan lainnya, tetapi persatuan yang ada hanya sebatas dalam batin saja. Belum adanya persatuan dalam rangka perumusan rencana bersama dan dilaksanakan bersama secara serentak. Bahkan, pada tataran berembuk dan bertindak antara jabatan negara, seperti dari pemerintah pusat ke pemerintah provinsi dan daerah, pun dengan rakyat juga belum terhubung dengan baik. Oleh karena itu, kesamaan gerak belum terbentuk secara utuh. Ditambah lagi, munculnya penyakit di tubuh perjuangan berupa: curiga-mencurigai, tuduh-menuduh, dan tangkap-menangkap, serta culik-menculik. Penyakit itu tentulah harus dibasmi, tetapi janganlah mudah menjatuhkan “kecurigaan semata-mata”. Penyelidikan untuk membasmi penyakit itu perlu dilandaskan pada “bukti”. Sehingga kepercayaan tetap terjaga, dan musuh pun tidak mudah mengadu-domba antar awak pejuang. Jika saja telah terbukti seorang melakukan penghianatan, maka tetapkanlah hukuman sesuai dengan kesalahannya, meski terlebih dahulu perlu memberikan penghargaan pada sesama Bangsa Indonesia, terlebih sesama manusia, sehingga sekali-kali kehormatannya tidak boleh diganggu.

Jika kekuatan dan kekurangan itu telah diinsafi, maka dalam mewujudkan “merdeka 100 persen” perlu diadakannya gabungan seluruh perjuangan Bangsa Indonesia dalam satu “KALANGAN” (platform). Kalangan itu berbeda dengan partai-partai yang memiliki kepentingan masing-masing. Kalangan adalah penyatuan hasrat untuk tujuan bersama, yaitu “Indonesia Merdeka”. Diadakannya kalangan ini adalah untuk menghindarkan adanya percekcokan antar partai yang dapat melemahkan perjuangan. Setelah “Indonesia Merdeka” itu bisa tercapai, barulah tiap-tiap partai bisa membahas kepentingan golongannya, meskipun tetap mengutamakan “Keamanan” bangsa.

Pada “keamanan” itu, Tan menerangkan tentang pentingnya pelaksanaan pembangunan “Industri  Berat Nasional”. Jika “Industri Berat Nasional” bisa berjalan, perusahaan besi dapat memproduksi minyak, listrik, kereta, dan sebagainya, begitu pula perusahaan-perusahaan lainnya yang turut menyokong kemakmuran rakyat. Selain itu, melalui politik mestilah menerapkan “pencabutan tentara asing dari wilayah Indonesia dan bangsa asing tidak boleh lagi ikut urusan bangsa Indonesia, walau pun satu persen”[6]

Terakhir, Tan menegaskan, bahwa Hak untuk membalas “perang” dengan “perang” adalah hak mutlak dan cocok dengan kehormatan Negara merdeka. Manusia merdeka dan yang memiliki kehormatan berhak membalas “jotos” dengan “jotos”. Di dunia hewan, hanya anjing yang yang merangkak kembali pada tuannya setelah dipukuli. Dalam masyarakat manusia, hanya budak yang menerima pukulan dengan tidak melawan. Republik Indonesia Merdeka akan terlempar dengan sendirinya ke jenis “anjing atau budak”, kalau “perang” tidak dibalas “perang”. Tidak ada pengakuan dari hati dan sanubari negara merdeka di luar Indonesia, jika bangsa Indonesia tidak melawan. Bangsa lain tentu akan “jijik” melihat bangsa Indonesia jika sikap yang diambil adalah menyerah dan tidak melawan penindasan. Mungkin negara Indonesia merdeka tetap “diakui” tetapi bukan sebagai bangsa yang merdeka, melainkan sebagai “Republik” budak dari negara asing. Haruslah diakui, bangsa Indonesia telah mampu “melucuti Jepang” dan berhasil merdeka, tentu saja itu perlu diteruskan dengan perjuangan ke depan!

Mengetahui konsep “merdeka 100 persen” dari Tan Malaka tersebut, tentu kekuatan yang sebagaimana telah dipaparkan di atas, juga kekurangan yang perlu dilengkapi tentu belum sepenuhnya bisa dimaksimalkan untuk mengupayakan kemakmuran rakyat. Kekayaan bumi di Indonesia masihlah dimanfaatkan oleh bangsa asing, sehingga bangsa Indonesia tetap dalam keadaan tertindas dan miskin. Begitu pula masalah kecerdikan dimana gerakan kaum pemuda yang saat ini terpecah dan berjalan masing-masing tentu harus segera disatukan dalam satu “kalangan” dalam rangka; membebaskan Bangsa Indonesia dari berbagai jerat penjajahan gaya baru, menumpas para penghianat di tubuh “parlemen”, serta membangun perekonomian kerakyatan dengan tidak menerapkan sistem ekonomi yang merampok hak dari golongan kecil.

Mengutip pidato yang disampaikan oleh Bapak Revolusi, Sukarno, “… Hey Seluruh Bangsa Indonesia, tetap tegakkanlah kepalamu. Jangan mundur. Jangan berhenti. Tetap derapkanlah kakimu di muka bumi. Jikalau ada kalanya, saudara-saudara merasa bingung. Jikalau ada kalanya saudara-saudara hampir berputus asa. Jikalau ada kalanya saudara-saudara kurang mengerti jalannya revolusi kita—yang memang kadang-kadang seperti bahtera di lautan yang mengamuk ini, kembalilah pada sumber amanat penderitaan rakyat yang congruent dengan Social Conscience of Man itu. Kembalilah kepada sumber itu,  sebab di sanalah saudara akan menemukan kembali.”

Revolusi belum selesai, keterjajahan perlahan mulai terasa di tengah masyarakat kita. Oleh karen itu, mari kembali menginsyafi keadaan yang ada pada realitas kita bersama dan mari bersama-sama membangun suatu kalangan untuk perjuangan kita bersama. Sekali merdeka, Tetap Merdeka!

 

Sumber:

[1] Anton Kurnia, Merdeka 100 Persen, Tempo.co, 25 Agustus 2014.

[2] Taufik Adi Susilo, Tan Malaka Biografi Singkat, (Yogyakarta: Garasi, 2008), 79.

[3] Tan Malaka, MADILOG: Materialisme, Dialektika, dan Logika, (Yogyakarta: Narasi, 2015), 68.

[4] Tan Malaka, Merdeka 100%, (Surabaya: Marjin Kiri, 2005).

[5]Ibid.

[6]Ibid.

Tulis sesuatu

%d blogger menyukai ini: