Komedi dan Kebebasan Berekspresi

“Masyarakat secara bersama-sama harus mempertahankan dan menjaga kebebasan berpendapat, berekspresi dan lain-lain. jika tidak, maka lambat laun masyarakat akan dibawa ke dalam suatu situasi yang disebut dengan Krisis Kebebasan. Menurut Albert Camus, salah seorang filsuf kenamaan Prancis, krisis kebebasan merupakan suatu kondisi dimana manusia tidak lagi memiliki hak atas kebebasannya”

 

Nama komika Bintang Emon mendadak mencuat dalam linimasa media sosial beberapa waktu lalu. Hal tersebut karena tanggapannya mengenai kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK, Novel Baswedan. Unsur humor yang dinarasikan dengan baik oleh Emon berhasil memikat masyarakat sehingga, penyampainnya melalui video yang berdurasi kurang dari dua menit itu, setelah diunggah dalam akun Instagram miliknya menjadi viral sampai saat ini. Tak lama berselang, permasalahan mulai muncul. Bintang Emon mendapat tuduhan dan komentar buruk dari buzzer bahwa dirinya mengkonsumsi narkoba.

Kasus serupa juga dialamai seorang warga Maluku Utara bernama Ismail Ahmad. Ia diperiksa Polres Sula usai mengunggah narasi humor dari Presiden Indonesia ke-IV yakni K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) tentang polisi yang jujur. Humor tersebut berbunyi, “hanya ada tiga polisi jujur di Indonesia, yaitu patung polisi, polisi tidur, dan Jenderal Hoegeng”. Reaksi pihak kepolisian yang berlebihan mengundang perhatian masyarakat, bahkan Alissa Wahid yang merupakan putri dari Gus Dur pun ikut mengecam tindakan kriminalisasi tersebut.

Dari peristiwa di atas, dapat kita lihat bahwa komedi atau humor memilki keunikannya sendiri. Ia menjadi hal yang dinantikan oleh masyarakat karena sifatnya yang dapat mengundang tawa dan menjadikan suasana lebih cair. Namun, respon yang diberikan oleh beberapa pihak dalam menanggapi komedi yang mengandung unsur kritik menimbulkan pertanyaan tersendiri. Kriminalisasi terhadap orang yang menggunakan komedi sebagai media kritik atau penyampaian pendapat merupakan bentuk pembatasan terhadap kebebasan berekspresi. Dengan adanya kasus Bintang Emon dan Ismali Ahmad, apakah kebebasan berekspresi di Indonesia mulai terancam?

Penyampaian kritik yang dibalut dengan komedi sebenarnya sudah dilakukan sejak lama. Salah satu tokoh komedian yang sangat terkenal seperti Charlie Chaplin misalnya, siapa yang tak kenal dengan komedian yang satu ini. Sosoknya gampang dikenali, kumis hitam khas, setelan tuksedo, topi pesulap, serta tongkat kayu yang selalu ia pegang menjadikanya sangat mudah di ingat. Dengan memerankan karakter gelandangan bisu, penampilannya sangat kental dengan kritik terhadap kehidupan sosial.

Seperti yang terdapat dalam satu filmnya yang bertajuk Modern Times (1936) yang mengisahkan seorang gelandangan yang jatuh hati pada seorang gadis kaya raya. Namun malang bagi si gelandangan, akibat adanya perbedaan kelas antara si miskin dan si kaya, membuat ia harus memendam cintanya terhadap sang gadis. Dalam film itu, Charlie Chaplin menggambarkan kondisi masyarakat yang dilanda kemiskinan di tengah masyarakat kapitalis. Penggambaran si miskin dan si kaya merupakan ilustrasi terhadap kesenjangan sosial antar kedua kelas tersebut yang merupakan dampak dari kapitalisme.

Selain Charlie Chapline, di Indonesia juga terdapat beberapa tokoh komedian yang menggunakan komedi sebagai media kritik, Warkop DKI salah satunya. Warkop DKI merupakan grub lawak legendaris yang dibintangi oleh Dono, Kasino dan Indro. Sebelum memulai debutnya di film, warkop DKI sudah terlebih dahulu berkecimpung dalam dunia penyiaran radio. Dalam tiap kesempatan, Warkop DKI selalu menyajikan lawakan yang tak jauh dari masalah sosial yang kerap terjadi di Indonesia.

Setelah sukses di dunia penyiaran, barulah Warkop DKI merambah di dunia perfilman. Lawakan yang ditampilkan di film tak jauh berbeda dengan yang disiarkan di radio. Tema yang diangkat tetap tak jauh dari masalah sosial. Salah satu film mereka yang erat dengan wacana kritik terhadap kondisi sosial yaitu Pingin Melek Hukum. Dalam film ini, mereka mengkritik soal penegakan hukum di Indonesia yang timpang. Keadilan yang tidak dirasakan oleh masyarakat mereka sampaikan melalui pesan satir dalam komedi. Selain masalah hukum, masalah pendidikan juga tak luput dari kritik grub lawak ini, seperti yang terdapat pada film Dongkrak Antik. Dalam film tersebut, mereka mengkritik budaya hafalan yang sering dipaksakan terhadap siswa. Hafalan yang dipaksakan itu membuat siswa hanya fokus pada hafalannya saja tetapi tidak mengerti makna dari hafalan tersebut. selain itu, mereka juga mengkritik kegagapan pemerintah dalam menangani dan mengembangkan sistem pendidikan di Indonesia.

Perkembangan pesat teknologi memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, menerima informasi, dan mengekspresikan diri. Terlebih hari ini, hadirnya aplikasi-aplikasi media sosial seperti instagram, twitter, facebook dan lain-lain,  memberikan fasilitas bagi masyarakat untuk mengekspresikan dirinya menggunakan media sosial masing-masing.

Kebebasan berekspresi merupakan hak bagi setiap individu. Oleh sebab itu, kebebasan berekspresi tidak boleh dibatasi atau dilarang oleh apapun kecuali kebebasan itu sudah bertentangan dengan norma-norma dan nilai-nilai yang ada di lingkungan sosialnya. Di Indonesia sendiri, kebebasan berekspresi juga telah dijamin secara konstitusi oleh negara. Hal tersebut diatur dalam perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 E ayat (3)  yang berbunyi “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Termasuk kebebasan berekspresi yang merupakan hak yang paling mendasar dalam kehidupan bernegara.

Berdasarkan peraturan Undang-Undang di atas, seharusnya negara wajib memberikan perlindungan terhadap hak-hak kebabasan yang dimiliki oleh setiap masyarakat. Dengan menggunakan Undang-Undang sebagai landasan dalam penegakan hukum, maka negara harus bersikap tegas dengan memberikan hukuman kepada siapa saja yang mengganggu atau mengintervensi hak kebebasan orang lain, termasuk kepolisian Maluku Utara yang telah melanggar dan membatasi hak kebabasan orang lain.

Jika kita melihat lebih jauh kasus di atas, nampak jelas bahwa pemerintah belum mampu bersikap dewasa dalam menanggapi pendapat atau kritik dari masyarakat. Kritik yang seharusnya dijadikan sebagai bahan evaluasi oleh pemerintah justru dianggap sebagai suatu yang berbahaya. Dengan melakukan pembatasan, pemerintah berharap dapat menjaga stabilitas negara. Padahal dengan pembatasan tersebut hanya akan membawa negara pada kondisi yang instabilitas.

Pembatasan terhadap kebebasan berpendapat tentu akan mendapat perlawanan dari masyarakat. Mengingat bahwa masyarakat memiliki semacam ingatan atau memori buruk mengenai pembatasan kebebasan berpendapat. Pembatasan dalam kebebasan yang pernah dialami oleh masyarakat saat orde baru, tentu akan membuat masyarakat takut dan tak ingin merasakan kondisi yang sama.

Berangkat dari pristiwa di atas, masyarakat secara bersama-sama harus mempertahankan dan menjaga kebebasan berpendapat, berekspresi dan lain-lain. jika tidak, maka lambat laun masyarakat akan dibawa ke dalam suatu situasi yang disebut dengan Krisis Kebebasan. Menurut Albert Camus, salah seorang filsuf kenamaan Prancis, krisis kebebasan merupakan suatu kondisi dimana manusia tidak lagi memiliki hak atas kebebasannya. Masalah tersebut bisa berangkat dari pemerintahan yang otoriter atau manusia yang tak lagi memiliki kesadaran untuk memperjuangkan hak kebebasannya.

Oleh karena itu, Albert Camus berpendapat bahwa kebebasan harus diperjuangkan dan dipertahankan, sebab kebebasan bukanlah hal yang didapatkan dengan cuma-cuma. Dengan itu, Camus ingin menegaskan bahwa dalam rezim apa pun, apalagi dalam rezim yang totaliter dan represif, manusia jangan bermimpi akan memperoleh kebebasan secara cuma-cuma. Hal tersebut harus diperjuangkan dan dipertahankan sekuat tenaga.

Menyikapi apa yang disampaikan oleh Albert Camus, saya rasa kita semua sepakat bahwa kita tidak ingin kembali ke masa Orde Baru, masa dimana segala macam bentuk kebebasan sangat dibatasi. Oleh karena itu, setiap dari kita memiliki kewajiban atas hak yang kita miliki yaitu kewajiban untuk menjaga dan memperjuangkan kebebasan, baik itu kebabasan berkumpul, berserikat, berpendapat, serta berekspresi.

 

Penulis merupakan salah satu Penggiat Kelompok Studi Kader (KLASIKA), selain aktif berkegiatan di Klasika, pria yang kerap disapa Rio ini juga aktif sebagai Kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Syariah dan di saat bersamaan ia tengah menyelesaikan Study Hukum Keluarga di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.

Tulis sesuatu

%d blogger menyukai ini: