Ketika Sarjana Pulang Kampung

“Sarjana yang pulang untuk membangun kampung, desa, atau pekon-nya sebenarnya bukanlah hal yang memalukan, melainkan sebuah kewajiban sebagai pertanggungjawaban gelar kesarjanaannya.”

 

Tahun 2020 ini, Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan Republik Indonesia menentapkan moratorium atau penundaan penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), khususnya pada kementerian keuangan, selama lima tahun (2020-2024). Selain itu, Tjahjo Kumolo sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) juga menyebutkan bahwa perekrutan CPNS ditiadakan selama 2 tahun (2020-2021). Maka, tahun ini tidak ada pengangkatan para sarjana untuk mengisi jabatan sebagai pegawai negeri, dan para sarjana yang sebelumnya memiliki cita-cita menjadi “abdi negara” dengan gaji dan tunjangan yang dijamin, harus mulai mengevaluasi cita-citanya.

Padahal, Jusuf Kalla saat sedang menjabat sebagai Wakil Presiden pada 2019 lalu, telah memberikan rambu-rambu agar para mahasiswa tidak lagi bercita-cita menjadi PNS, seperti para sarjana 10 atau 20 tahun lalu. Ia memperhitungkan banyaknya jumlah lulusan sarjana yang begitu jauh dibanding dengan kuota pengangkatan pegawai negeri. Tetapi, meskipun tidak menjadi PNS, sebenarnya masih teramat banyak cita-cita lain yang bisa dikejar oleh para sarjana untuk memperoleh kesuksesan, salah satunya adalah dengan pulang kampung.

Sarjana yang pulang untuk membangun kampung, desa, atau pekon-nya sebenarnya bukanlah hal yang memalukan, melainkan sebuah kewajiban sebagai pertanggungjawaban gelar kesarjanaannya. Para sarjana yang merupakan bagian dari civitas akademika telah memiliki ikatan sumpah untuk menerapkan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu melakukan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, dan pengabdian pada masyarakat.

Selain itu, para sarjana yang digadang-gadang menyandang gelar sebagai intelektual, semestinya bukan hanya menjadi orang yang mampu berpikir secara rasional, melainkan dapat juga memanfaatkan intelektualitasnya untuk memajukan masyarakat. Hal itu ditekankan oleh Antonio Gramsci, seorang filsuf Italia yang menyebutkan bahwa seorang intelektual harusnya menjadi intelektual organik, yaitu orang yang menggunakan kepandaiannya untuk membebaskan masyarakat yang sedang dalam ketertindasan.

Di Indonesia sendiri, masih begitu banyak masyarakat yang sedang tertindas, seperti para petani yang tertindas oleh para oknum tengkulak yang semena-mena memonopoli harga, atau para buruh yang gajinya kecil dan selalu dibayangi ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan lain sebagainya. Dari sana, para sarjana seyogyanya dapat hadir di tengah mereka untuk membangkitkan gerakan pembebasan dari ketertindasan tersebut.

Jumlah sarjana pun terus meningkat, Badan Pusat Statistik (BPS) memperhitungkan lulusan sarjana tiap tahunnya bertambah sekitar 350.000 orang dan mirisnya sekian banyak lulusan sarjana itu justru hanya menambah angka pengangguran di Indonesia, bukan sebaliknya. Maka, sudah saatnya para sarjana untuk segera sadar dan jangan lagi “silau” dengan “kemewahan semu” dari bekerja sebagai pegawai negeri.

Para sarjana, semestinya tidak lagi menjadi “pencari kerja” seperti orang-orang yang belum beruntung, sehingga berpendidikan lebih rendah. Para sarjana telah memiliki modal pengetahuan “tingkat tinggi” dan itu seharusnya bisa dimaksimalkan untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan memberikan kesempatan kerja pada orang lain. Begitu, jika para sarjana hendak menerapkan pengabdian pada masyarakat.

Para sarjana yang rata-rata telah menjalani pendidikan “tingkat tinggi” selama 3-4 tahun, dimana salah satunya juga mendalami perihal andragogi, dapat mempergunakannya untuk memberdayakan masyarakat dan membangun kesejahteraan di kampungnya masing-masing. Andragogi, sebuah istilah yang dicetuskan oleh Alexander Kapp—sejak tahun 1833, mengandaikan cara belajar bagi orang dewasa. Orang-orang dewasa tidak lagi diajak belajar soal menghafal lalu mampu mengisi lembar soal ujian. Tetapi, orang-orang dewasa distimulus agar mampu melakukan pembacaan terhadap realitas, mengategorisasi berbagai masalah yang ada di dalam kehidupan masyarakat, kemudian mencari solusi melalui berbagai studi literasi dan studi lapangan.

Dengan itu, para sarjana dapat menjadi fasilitator bagi para pembelajar yang pesertanya adalah para orang dewasa atau masyarakat itu sendiri. Jika edukasi berbasis realitas ini dapat dilakukan, hal yang bisa diljalankan selanjutnya adalah membuat gerakan-gerakan nyata untuk mengentaskan berbagai permasalahan yang ada di masyarakat.

Gerakan Para Sarjana

Para sarjana muda atau para fresh graduate yang masih hangat-hangatnya bersentuhan dengan teori-teori, adalah orang-orang pilihan yang diharapkan segera mengaktualisasikan keilmuannya pada kehidupan bermasyarakat. Tetapi bagaimana para sarjana bisa bergerak mengaktualisasikan keilmuannya tersebut?

Pertama, para sarjana lintas keilmuan perlu menyatukan kesepahaman, dan kuncinya adalah silaturahmi. Dengan silaturahmi, hal-hal yang sebelumnya terlihat buram perlahan akan menjadi jelas dan jernih. Mulanya, para sarjana perlu membentuk sebuah kelompok diskusi yang dimaksudkan untuk bertukar pikiran, membincang dan merinci permasalahan yang ada di lingkungan kampung, seperti kondisi perekonomian masyarakat, kondisi pendidikannya, hingga membahas soal kesadaran masyarakat dalam melihat sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tersedia untuk dijadikan modal mengembangkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Pada tahap ini, para sarjana hendaknya melihat kondisi masyarakat secara objektif dengan paradigma kritis transformatif, yaitu melihat berbagai kondisi yang ada secara riil, lalu merunut hubungan kausalitas (sebab-akibat) atau faktor-faktor penyebab dari munculnya suatu masalah yang ada, hingga menemukan akar permasalahannya. Permasalahan itu kemudian dipecahkan hingga terurai menjadi beberapa bagian tertentu, lalu dicari solusi penyelesaiannya satu per satu. Berikutnya, menyusun rencana yang sistematis dan membentuk program-program strategis dengan tujuan memberdayakan dan merubah kondisi masyarakat ke arah yang lebih baik.

Kedua, para sarjana yang telah membentuk kelompok diskusi selayaknya membentuk ruang-ruang literasi, seperti perpustakaan desa atau rumah baca dan sebagainya. Hal ini dimaksudkan sebagai tempat bagi masyarakat agar dapat mengakses informasi dan mendapatkan wawasan yang lebih luas. Dalam mewujudkan perpustakaan desa atau rumah baca ini, berbagai hal–mulai dari yang sangat mungkin–bisa dimulai dengan mengumpulkan donasi buku dari anggota-anggota forum, maupun pihak-pihak yang berkenan menyumbangkan buku yang tak lagi dibaca. Buku-buku yang menumpuk di suatu tempat atau bahkan dianggap tidak lagi dipakai oleh si pemilik adalah sebuah harta karun yang bisa dimanfaatkan untuk peningkatan budaya literasi di masyarakat. Selain itu, kebijakan-kebijakan pemerintah terkait literasi juga perlu dijangkau, misal perpustakaan nasional yang akan memberikan bantuan buku-buku, atau pihak-pihak swasta yang memiliki konsen terhadap peningkatan literasi, perlu digandeng agar terwujudnya perpustakaan desa atau rumah baca di desa.

Selanjutnya, para sarjana dapat mengikutsertakan masyarakat, khususnya para pemuda yang ada di kampung atau pihak-pihak yang memiliki pengaruh dan kompetensi untuk turut serta menyatukan kesepahaman tentang pembangunan dan pemberdayaan yang akan dilaksanakan bersama. Hal tersebut sesuai dengan pola pemberdayaan bottom up (dari masyarakat untuk masyarakat) dan selaras juga dengan ketentuan desentralisasi dan otonomi daerah, dimana masyarakat yang berada di daerah juga memiliki hak untuk merencakanan pembangunan yang akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kearifan lokal masing-masing.

Ketiga, para sarjana yang menjadi fasilitator perlu mengakses berbagai sumber yang dapat digunakan untuk mendukung teraktualisasinya rencana yang telah disepakati bersama oleh masyarakat. Sumber tersebut dapat berupa keilmuan, jaringan, hingga sumber pendanaan. Sumber keilmuan, seperti para akademisi yang memahami keillmuan pada bidang tertentu atau para pelaku usaha yang telah dianggap sukses dapat dihadirkan ke kampung untuk menjalankan proses edukasi pada masyarakat, seperti pelatihan atau workshop yang intensif. Dengan begitu, masyarakat memiliki bekal untuk mendayagunakan sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang ada.

Berikutnya sumber jaringan atau relasi dengan pihak-pihak tertentu dapat digunakan untuk melebarkan jangkauan atau akses pemenuhan kebutuhan atau pemasaran produk-produk yang dihasilkan oleh masyarakat. Kemudian, terkait pendanaan, para sarjana yang menjadi fasilitator dapat berkolaborasi dengan pemerintah setempat untuk mengefektifkan penggunaan Dana Desa yang telah dialokasikan oleh pemerintah pusat.

Keempat, aktualisasi pemberdayaan yang akan dilakukan pada masyarakat perlu dilakukan secara spesifik. Misal, para sarjana di bidang pendidikan dapat mendirikan sekolahnya sendiri, sehingga tak harus selalu berpatokan bahwa pengajaran hanya dapat dilaksanakan di sekolah formal. Pendirian sekolah berbasis kemasyarakatan ini dapat dilakukan dimana saja. Sekolah bisa hadir di halaman rumah, balai desa, atau ruang-ruang tertentu dan yang terpenting sekolah ini dhadirkan dengan azas kekeluargaan sehingga bisa diakses oleh berbagai lapisan masyarakat.

Para sarjana pertanian dapat membentuk kelompok tani yang menerapkan konsep gotong royong, sehingga para petani dapat terhindar dari para rentenir atau oknum tengkulak yang dapat memiskinkan para petani. Kemudian, sarjana ekonomi, dapat membentuk lembaga koperasi untuk membantu masyarakat dalam menjalankan wirausaha atau Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang diliputi pula pelatihan terkait manajamen pengelolaan keuangan yang baik dan pendampingan hingga mandiri. Begitu pula, para sarjana di bidang lainnya yang dapat berkontribusi langsung dan turut berkembang bersama masyarakat.

Jika, aktualisasi pemberdayaan spesifik yang dilakukan dengan pendekatan partisipatory development atau pengembangan partisipatif tersebut telah dilakukan, maka bukan hanya masyarakat saja yang kelak akan sejahtera, tetapi para sarjana yang pulang kampung tersebut juga akan sukses dan ikut sejahtera, karena para sarjana juga termasuk dalam kategori masyarakat.

Dengan bergerak bersama, berbagai hal akan menjadi mungkin dan pasti dapat diwujudkan. Para sarjana yang telah sekian lama terpisah dari masyarakat desa, ketika ia pulang kampung dan melakukan pemberdayaan, maka ia tak lagi menjadi cendekiawan yang hanya sibuk dengan dirinya sendiri di menara gading. Ia telah menjadi seorang intelektual yang membumi dan hidup sejahtera bersama masyarakat. Kampung, serupa ibu yang mengasuh kita sedari kecil. Ia mengajari kita, mulai dari merangkak hingga mampu berjalan, dan kita pun pergi meninggalkannya. Kini, tibalah waktu untuk pulang merawat kampung yang kian renta, menemui semua kesan-kesan yang membangun diri kita, kemudian berterima kasih atas anugerah dari Yang Kuasa.

Tulis sesuatu

%d blogger menyukai ini: