Kegagalan Indonesia Menghadapi Pandemi

PADA 1 Juli 2021, kasus positif Covid-19 di Indonesia terus beranjak naik, bersamaan dengan meningginya gundukan liang lahat dan batu nisan. Peningkatan angka infeksi dan jumlah kematian selama pandemi Covid-19 terutama sangat dirasakan oleh penduduk Pulau Jawa. Derasnya arus mudik dan arus balik lebaran, kemunculan varian Delta, inkonsistensi dan keengganan pemerintah untuk secara pro-aktif merespons dinamika pandemi, serta kendornya protokol kesehatan yang diterapkan oleh masyarakat, disebut-sebut sebagai faktor-faktor yang saling mempengaruhi di balik meningkatnya wabah Covid-19 kali ini.

Memang lebih mudah mencari alasan ketimbang solusi bagi keadaan saat ini. Alasannya pun bisa beragam, tergantung narasi yang ingin ditonjolkan berdasarkan prinsip siapa-dapat-apa. Dengan kultur bangsa yang sangat susah mengucap maaf—apalagi bertanggungjawab—sudah tentu alasan yang dilontarkan cenderung bersifat cuci tangan dan saling menyalahkan. Faktanya, kita, sebagai satu kesatuan bangsa Indonesia, harus kembali meringkuk akibat tsunami kasus Covid-19, untuk kesekian kalinya.

Jejaring media sosial dipenuhi permohonan informasi ketersediaan ruang ICU dan ruang isolasi bagi pasien Covid-19. Banyak potongan video pendek atau testimoni yang beredar tentang kondisi IGD yang penuh, tenda-tenda pelayanan yang padat, dan gambar pasien yang ditangani oleh tenaga kesehatan di atas matras, atau duduk lemas  bersandar pada kursi roda. Coba tengok bagaimana antrean masyarakat untuk mengisi ulang tabung-tabung oksigen dan rumah sakit yang kehabisan stok oksigen. Tak hanya pasien Covid-19, namun pasien stroke, pasien serangan jantung, apalagi pasien dengan alat bantu nafas yang benar-benar menggantungkan hidupnya pada ketersediaan oksigen di rumah sakit.

Banyak pasien akhirnya meninggal saat melakukan isolasi mandiri, atau dalam perjalanan dari satu fasilitas kesehatan menuju fasilitas kesehatan lainnya. Ada juga cerita tentang beban kerja yang harus ditanggung oleh tenaga penunjang kesehatan, seperti supir ambulans hingga tukang gali kubur yang terpaksa terus memeras keringat. Sementara itu masyarakat kelas menengah ke bawah amatlah waswas mengenai ketahanan ekonomi keluarganya, seraya terus berharap pada kucuran hibah pemerintah.

Mengapa pandemi Covid-19 di Indonesia bisa sampai pada situasi mencekam?

Kesiagaan Pra-Pandemi

Berkaca dari laporan Global Health Security Index (GHSI) tahun 2019, Indonesia menduduki peringkat terbaik ke-30 dari 195 negara mengenai kesiapsiagaan menghadapi epidemi dan pandemi. Indonesia menempati peringkat ke-4 tertinggi di ASEAN, tertinggal dari Thailand, Malaysia, dan Singapura. Di atas kertas, Indonesia dianggap memiliki jaringan laboratorium dan kapasitas layanan kesehatan yang cukup, akses komunikasi dan kemampuan komunikasi risiko yang baik, hingga stabilitas politik serta ketahanan sosio-ekonomi yang levelnya sedikit di atas rata-rata mayoritas negara di dunia. Di sisi lain, GHSI juga mencatat beberapa kekurangan Indonesia, seperti pendataan surveilans yang lemah, iklim penelitian yang kurang kondusif, serta ketiadaan perencanaan perlindungan bagi tenaga medis, baik dari segi ketersediaan alat pelindung diri (APD) maupun pencegahan infeksi pada fasilitas kesehatan.

GHSI mencatat ketiadaan perencanaan dan pencatatan kebutuhan APD serta pengawasan dan penelusuran infeksi yang terjadi di lingkungan fasilitas kesehatan. Tak heran, Indonesia menjadi salah satu negara dengan tingkat kematian tenaga medis tertinggi di dunia. Banyak sumber daya manusia terlatih, seperti dokter dan dokter spesialis, perawat, bidan, dan tenaga medis lainnya, gugur akibat infeksi SARS-CoV-2, dengan kemungkinan terpapar infeksi saat memberikan pelayanan bagi para pasien.

Kehilangan para tenaga medis dengan keahlian spesifik ini bukan hanya persoalan angka statistik, tetapi juga pukulan berat bagi pelayanan kesehatan di Indonesia di masa mendatang. Perlu waktu minimal tiga tahun, bahkan belasan tahun untuk mendapatkan pengganti sumber daya manusia dengan keahlian serupa. Semakin banyak tenaga medis yang gugur, bayang-bayang rubuhnya pelayanan fasilitas kesehatan, baik rumah sakit, rumah sakit darurat, hingga staf Puskesmas, semakin nyata di pelupuk mata, khususnya di hari-hari belakangan ini.

Catatan lain dari GHSI adalah lemahnya aktivitas penelitian, pencatatan data, dan infrastruktur surveilans penyakit infeksi yang berpotensi mengancam kesehatan masyarakat luas. Termasuk di dalamnya adalah transparansi dalam pengelolaan data. Sejak awal pandemi Covid-19 hingga artikel ini dikerjakan, data-data tentang kasus konfirmasi positif dan angka kematian masih terus dipertanyakan keabsahaannya. Ketidaksesuaian data antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi sorotan ahli kesehatan masyarakat, dan merupakan salah satu alasan lahirnya kolaborasi masyarakat KawalCovid ataupun LaporCovid.

Yang setali tiga uang dengan buruknya data surveilans adalah rendahnya kultur riset di Indonesia. Sains tidak pernah menjadi panglima. Secara tidak langsung, lemahnya pemahaman tentang sains dan kerangka ilmiah memengaruhi keputusan negara untuk menggunakan rapid antibodi sebagai metode diagnosis Covid-19 pada fase awal pandemi. Demikian pula narasi efektivitas Hidroksiklorokuin—saat ini Ivermectin—sebagai terapi Covid-19, glorifikasi GeNose dan vaksin “Nusantara” oleh para elit politik negeri ini, hingga kerentanan masyarakat luas mengikuti pandangan atau gagasan para denialist Covid-19.

Perlu digarisbawahi, GHSI menyatakan bahwa dari total 195 negara yang diteliti, TIDAK ADA satu pun yang memiliki kesiagaan mumpuni saat epidemi atau pandemi merebak. Namun beberapa negara dengan peringkat tertinggi barangkali memperlihatkan performa yang lebih efektif jika dibandingkan dengan negara-negara berperingkat rendah.

Mau tahu negara dengan peringkat terbaik pertama dan kedua? Amerika Serikat dan Inggris.

Mitigasi Indonesia Selama Pandemi

Kita semua menyaksikan bagaimana akhirnya pandemi Covid-19 membenarkan prediksi GHSI bahwa dunia tidak siap menghadapi ancaman gelombang pandemi. Di sisi lain, pandemi ini nampaknya tidak menuruti kaidah peringkat yang dirilis GHSI. Amerika dan Inggris menjadi pesakitan utama pada fase awal pandemi Covid-19, jika dibandingkan dengan negara maju lainnya seperti Jerman, atau negara-negara Skandinavia. Korea Selatan (peringkat 9), Selandia Baru (peringkat 35), dan Vietnam (peringkat 50) justru tampil sebagai negara percontohan yang berhasil mengontrol laju penularan SARS-CoV-2.

Ketika pandemi Covid-19 menggerogoti Indonesia sejak awal Maret 2020, ekspektasi GHSI tentang kesiapsiagaan Indonesia sepertinya juga jauh panggang dari api. Hanya prediksi tentang sektor pelayanan kesehatan yang masih terpenuhi—didukung motif kemanusiaan dan sumpah profesi. Kapasitas laboratorium di Indonesia cenderung terpusat di pulau Jawa, tepatnya di DKI Jakarta. Laboratorium daerah yang mampu melakukan tes PCR Covid-19 dapat dihitung dengan jari tangan, itu pun karena laboratorium tersebut berafiliasi pada perguruan tinggi. Pendeknya, jaringan laboratorium di Indonesia tidak siap menghadapi gelombang pandemi Covid-19 yang menggulung hampir seluruh dunia dalam kurun waktu singkat.

Komunikasi risiko dari pemimpin nasional hingga sebagian pejabat di daerah boleh dikatakan luar biasa buruk. Pernyataan pseudosains dan chauvinis akan keunggulan daya tahan tubuh rakyat Indonesia, serta bualan-bualan prediksi bahwa pandemi akan segera berakhir, seringkali terlontar dari mulut presiden dan jajarannya. Sementara itu ketahanan ekonomi masyarakat harus ditopang dengan dana bantuan sosial (bansos) dari negara. Indikasi buruk ekonomi nasional selama pandemi nampak semakin suram karena kasus korupsi bansos oleh Menteri Sosial.

Analisis mengenai hubungan antara respons pandemi dan kondisi politik di Indonesia diuraikan dengan sangat baik oleh Marcus Mietzner dalam Journal of Current Southeast Asian Affairs, Agustus 2020. Menurut Mietzner, menurunnya kualitas demokrasi di Indonesia berkontribusi terhadap kegagalan pemerintah dalam membuat kebijakan mitigasi dan penanganan pandemi yang efektif. Meitzner mendedahkan argumennya pada pembahasan tentang meningkatnya populisme dan polarisasi politik, konservatisme keagamaan, korupsi, dan berbagai agenda para aktor anti-demokrasi yang mengatasnamakan penanganan pandemi.

Contoh kasus paling nyata dari analisis Meitzner adalah bagaimana tragedi di Indonesia saat ini mengulangi kesalahan yang dilakukan oleh India beberapa bulan sebelumnya. Populisme yang diusung oleh Narendra Modi dan Joko Widodo cenderung mengabaikan pendapat para ilmuwan, serta mengedepankan narasi hiperbola tentang keberhasilan administrasinya menangani pandemi. India juga dikatakan tengah mengalami penguatan konservatisme keagamaan layaknya di Indonesia. Sebuah festival yang memobilisasi massa di tepi-tepi sungai yang dianggap suci oleh umat Hindu di India bisa dianalogikan dengan tak terbendungnya tradisi mudik di Indonesia. Kondisi ini diperburuk dengan ancaman varian baru yang berpotensi mempercepat penularan Covid-19, dan sindrom kelelahan pandemi (pandemic fatigue) yang merebak di masyarakat.

Mengganasnya gelombang Covid-19 di Indonesia berhubungan langsung dengan kurangnya kesiapan sistem kesehatan menghadapi ancaman pandemi. Hal ini diperberat lagi oleh gagalnya proses demokrasi di Indonesia untuk menghasilkan pemerintahan yang mampu merespons pandemi secara efektif. Penguatan sistem kesehatan tentu saja tidak bisa dikerjakan dalam tempo singkat. Demikian juga dengan upaya mewujudkan sistem pemerintahan yang efektif, yang menurut saya tidak semudah mengganti Joko Widodo dengan Prabowo Subianto, atau Anies Baswedan.

Jadikan tragedi ini sebagai pelajaran saat gelombang Covid-19 telah surut. Itulah waktu terbaik untuk menumpahkan segala perasaan yang tertangkup selama ini. Entah melalui diskursus akademik atau pembenahan riil sistem kesehatan dan demokrasi. Entah di depan meja hakim, di atas panggung jalanan, atau di dalam bilik suara.***

Rsi Suwardana, dokter umum

Tulisan ini di muat dari laman Indoprogres.

Tulis sesuatu

%d blogger menyukai ini: