Islam Nusantara dan Politik Indonesia Hari Ini

Sebagai negara yang berdaulat Indonesia telah melaksanakan pemilihan umum sebanyak 11 kali dimulai dari tahun 1955-2014. Pemilu adalah proses untuk memilih orang-orang yang akan mengisi posisi jabatan tertentu, dari berbagai tingkatan. Mulai dari presiden dan wakil presiden serta para wakil-wakil rakyat (DPR RI, DPRD, dan DPD).

Bagaimana dengan pemilu 2019? Pemilu 2019 merupakan “Pesta Demokrasi” ke-12 yang sebentar lagi diselenggarakan.

Memasuki momen pemilu, seperti biasanya para politikus akan sibuk menjual barang dagangan (kampanye). Barang-barang yang dijual merupakan barang dengan jenis yang serupa (homogen), namun dibungkus dengan jargon-jargon yang agak berbeda.

Tidak jauh berbeda dengan praktik jual-beli di pasar tradisional, dengan berbagai cara, para pedagang (politikus) menawarkan dagangan agar pembeli tertarik untuk membeli (memilih) bisa dengan rayuan “cari apa mbak, mas, masuk dulu. kemeja, gamis, jilbab ada kok.” Jika konteksnya parpol “cari apa, mbak, mas, pilih  daku, keadilan, kesejahteran, kemakmuran ada kok.”

Itu di pasar tradisional, belum lagi di pasar swalayan, kontestasi politik seperti diskon akhir tahun. Ramai- ramai parpol memasang label diskon yang menjanjikan, dari buy one get one sampai sale up to 70%, mulai dari sembako, perlengkapan sekolah, sampai sabun mandi. Seolah-olah ada sebuah harapan terjaminnya harga-harga di pasaran untuk tetap murah dan stabil. Aitss… Tapi jangan lupa! Ini hanya muncul pada akhir tahun saja.

Namun perlu diingat sekali lagi! Ini semua dilakukan untuk menarik para pembeli (pemilih). Bahkan jikalau pembeli tidak ada duit sekalipun, parpol (penjual) tidak segan-segan memberi uang kepada pembeli (pemilih) untuk membeli barang dagangan parpol, dan hal ini akrab kita sebut money politic.

Kontestasi politik dianggap para elit parpol sebagai lahan untuk berdagang dengan tipuan, suap-menyuap seperti orgen tunggal di acara pernikahan (baca: biasa), maka tak heran apabila kontestasi politik hanya dipandang sebagai komoditas yang menjanjikan dan berorientasi pada untung-rugi. Ngeri! Jargon keadilan, kesejahteraan dan kemakmuran hanya bualan belaka, niat jahat untuk menipu dibungkus dengan jargon yang penuh harapan.

Persoalan diatas menarik untuk kita telaah lebih jauh, karena jalannya pemilu dari musim ke musim telah dibuat seperti pasar yang penuh dengan masalah-masalah perebutan lahan parkir di pasar. Penuh tipu daya, kekerasan, dan persekongkolan jahat untuk merebut dan mempertahankan lahan parkir. Masyarakat Indonesia harus dapat belajar dari 11 kali penyelenggaraan pemilu sebelumnya dan segera membangun kesadaran politik, bahwa praktik-praktik seperti itu adalah celah untuk melihat apakah politikus dan parpol-nya benar-benar berpihak pada rakyat? Maka jawabannya pasti tidak!

Penipu adalah penipu bahkan jika perkataannya dibungkus dengan gaya bahasa yang seolah-olah mewakili perasaan masyarakat dan diakhiri dengan kutipan ayat-ayat suci sekalipun. Kita harus ingat dan waspada, jika masih saja ada partai politik yang menjalankan kampanye dengan cara-cara seperti itu, tempatkan nama politikus dan partai politiknya dalam daftar blacklist.

Ijtihad politik ulama Nusantara

Dalam sebuah buku dengan judul Islam Nusantara karangan KH. Ahmad Baso. Mengutip sebuah ramalan dari Syekh Ibrahim ibn, Kuta Baro, Aceh, di tahun 1288 H (1871).

“Maka insya Allah Ta’ala pada tahun hijriah 1365 (1945) lahir satu kerajaan yang adil-bijaksana dinamakan kerajaan Al-jumhuriyyah al-Indonesiyah  yang sah…”

Jika praktik-praktik para parpol dan politikus-nya masih saja berorientasi pada kepentingan pribadi dan kelompoknya saja, maka dapat kita pastikan bersama ramalan tentang suatu negeri yang adil-bijaksana akan menjadi ramalan yang tidak akan pernah terwujud.

Tapi tenang, penulis yakin bahkan haqqul yaqin bahwa negeri kita akan mampu mewujudkan negeri yang adil-bijaksana, bahwa di negeri katulistiwa ini masih ada orang-orang yang mewarisi semangat politik Ulama Nusantara.

Lantas bagaimana memilih para wakil-wakil rakyat?

Yang jelas dan pasti para wakil-wakil rakyat yang mewarisi semangat politik ulama Nusantara adalah yang tetap menjaga agama dan keyakinan (hifzhu-d-dini), jiwa (hifzhu-n-nafsi), akal-pikiran (hifzhu-l-aqli), harta (hifzhu-n-naqli) dan keturunan (hifzhu-n-nasli). Kita telah banyak belajar sesungguhnya, maka di pemilu 2019 jangan lagi kita ditipu para politikus busuk!

Terimakasih.

Tulis sesuatu

%d blogger menyukai ini: