Indonesia Rawan Kekerasan dan Pelecehan Seksual (Perempuan, bukan Anak Kandung Ketidakadilan)  

“Seorang feminis adalah siapapun yang menyadari akan kesetaraan dan kemanusiaan terhadap wanita dan pria.(Gloria Steinem)

 

Kekerasan dan pelecehan seksual kembali menimpa salah seorang perempuan. Kali ini terjadi di salah satu Kabupaten di Lampung, yakni Lampung Timur. Korbannya adalah seorang gadis belia berusia 14 tahun. Gadis tersebut dilecehkan oleh petugas P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak), sebuah lembaga yang seharusnya menjadi tempat paling aman dan memulihkan, justru menjadi sebuah ancaman sekaligus menyebabkan trauma berkepanjangan. Peristiwa ini tentunya membuat kita geram, ditambah peristiwa semacam ini juga kerap kali terulang. Perempuan masih saja menjadi korban atas tindakan kekerasan seksual.

Celakanya, kasus yang melanda gadis asal Lampung Timur itu hanyalah salah satu dari sekian banyak kasus yang terjadi di Indonesia. Kasus incest atau hubungan sedarah yang menjadikan perempuan sebagai korban juga kerap terjadi. Tahun lalu (2019), di kecamatan Malangbong Garut, Jawa Barat, seorang ayah tega mencabuli anak kandungnya sendiri yang baru berusia 12 tahun hingga ia harus melahirkan pada usia 15 tahun. Hal serupa juga terjadi di Demak, seorang ayah juga mencabuli anak kandungnya selama 5 tahun. Peristiwa semacam itu hanyalah sebagian, tatkala merujuk data Komnas Perempuan yang mengungkapkan setidaknya ada 8 perempuan yang diperkosa di Indonesia per harinya.

Dalam CATAHU (Catatan Tahunan) yang diterbitkan melalui siaran pers Lembaga Fakta Komnas Perempuan per Maret 2020 menyebutkan dalam kurun waktu 12 tahun, kekerasan terhadap perempuan meningkat sebanyak 792 % (hampir 800%). Artinya, kekerasan terhadap perempuan di Indonesia selama kurun waktu 12 tahun telah meningkat hampir 8 kali lipat. Pernyataan tersebut diyakini masih merupakan fenomena gunung es, yang dapat diartikan belum secara keseluruhan tersingkap seperti situasi yang sebenarnya.

KTAP (Kekerasan Terhadap Anak Perempuan) juga melonjak sebanyak 2.341 kasus, dari jumlah pada tahun sebelumnya sebanyak 1.417, sehingga mengalami kenaikan sebesar 65%. Dari data tersebut, banyak kasus terjadi adalah kasus incest dan selebihnya kasus kekerasan seksual (571 kasus).

Selain itu, Komnas Perempuan pun banyak menerima aduan terkait kasus cyber crime, yang tercatat ada sebanyak 281 kasus pada tahun 2020, sedangkan pada tahun 2018 tercatat 97 kasus, maka naik 300%. Kasus cyber crime tersebut banyak berbentuk ancaman dan intimidasi penyebaran foto dan video porno korban.

Kekerasan seksual terhadap perempuan disabilitas juga terus meningkat. Kasusnya naik sebanyak 47% dan korban terbanyak adalah disabilitas intelektual atau orang yang mengalami keterbatasan fungsi pikiran. Dari data tersebut, menunjukan bahwa kekerasan seksual berada dalam kondisi darurat dan sangat perlu mendapatkan perhatian yang serius dari seluruh pihak, karena kasus kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan semakin kompleks dan meluas, serta di sisi lain ada begitu banyak kasus yang tidak tertangani, bahkan korban tidak terlindungi dengan baik.

Sebagai korban kekerasan, perempuan sulit mendapatkan keadilan karena infrastruktur sosial yang tidak mendukung. BPJS kesehatan nyatanya tidak menanggung biaya visum terhadap korban pelecehan, sehingga kasus pemerkosaan sulit untuk diusut melalui jalur hukum karena dianggap kekurangan alat bukti dan sering dianggap terjadi atas dasar suka sama suka.

Artinya, masih begitu banyak para perempuan yang menerima tindakan tak manusiawi di Indonesia. Jumlah korban yang terus bertambah pun menandakan bahwa upaya untuk menekan angka kekerasan dan pelecehan seksual di Indonesia belum maksimal dan tak kunjung mecapai sasaran.

Melihat begitu urgensinya keselamatan dan kehormatan perempuan yang kerap kali mendapat perlakukan tidak adil, Pemerintah seharusnya mengambil tindakan tegas dengan segera  mengesahkan RUU PKS (Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual), bukan justru mengeluarkannya dari Prolegnas. RUU PKS seharusnya segera disahkan karena dapat menekan tindak kekerasan seksual di Indonesia, khususnya yang banyak dialami oleh perempuan dan anak-anak, serta penghapusan diskriminasi terhadap perempuan.

Dengan hadirnya RUU PKS akan menjadi solusi dari permasalahan kekerasan seksual dikarenakan: adanya kejelasan hukuman yang berat bagi para pelaku, adanya rumusan yang lebih komprehensif mengenai kewajiban Negara dalam melindungi korban, dan yang terpenting adalah hak-hak korban yang sebelumnya tidak dijamin dan tidak diatur secara mendetail dalam peraturan yang telah tercantum dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Penulis merupakan penggiat Kelompok Studi Kader (KLASIKA) yang sedang mendalami program studi Pendidikan Agama Islam di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan di UIN Raden Intan Lampung. Selain itu, ia juga sedang sibuk-sibuknya mengkampanyekan pentingnya mendalami pengetahuan melalui akun Youtube  (Hariba Senja). Baginya, hal itu dilakukan sebagai sebuah upaya di tengah iklim intelektualitas di Lampung yang kian tergerus dan budaya literasi yang masih sangat lemah.

Tulis sesuatu

%d blogger menyukai ini: