Banalitas Kejahatan Pada Perempuan

Saat manusia melihat sebuah kejahatan sebagai suatu hal yang wajar, tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang salah, atau pada titik yang ekstrem justru menggangap sebuah kejahatan tidak benar-benar terjadi sama sekali, maka hal tersebut berarti kita tengah hidup di dalam masyarakat yang sedang sakit. Dari rahim situasi yang patologis inilah lahir banalitas kejahatan.

Istilah “Banalitas Kejahatan” dipopulerkan oleh Hanna Arendt, seorang filsuf perempuan kelahiran Hannover, Jerman. Istilah  ini ia dapatkan melalui pengamatannya terhadap warga Jerman “biasa”, yang sebenarnya tidak memiliki pikiran jahat, namun mampu berpartisipasi aktif di dalam suatu tindak kejahatan brutal yang menewaskan enam juta nyawa pada peristiwa holocaoust.

Ditambah lagi, Hanna Arendt berkesempatan meliput persidangan seorang tentara Nazi, Adolf Eichmann. Adolf Eichmann adalah prajurit Nazi  yang bertugas mengatur transportasi orang-orang Yahudi dari seluruh eropa ke kamp-kamp konsentrasi buatan Nazi untuk dibunuh. Karena perannya selama perang dunia ke-II tersebut ia dituntut mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dalam pengamatan Hanna Arendt, sosok Adolf Eichmann sangat jauh dari persepsi Hanna Arendt sebelum dirinya meliput langsung pengadilan Eichmann di Yerusalem. Sebelumnya, Hanna Arendt berpikir, bahwa Adolf Eichmann adalah seorang manusia yang kejam dan biadab dengan pikiran yang  dipenuhi fanatisme terhadap Nazi, dan kebencian mendalam pada orang-orang Yahudi. Sebagaimana persepsi yang dibangun oleh para jaksa israel. Ternyata persepsi ini keliru.

Setelah menyaksikan langsung, Hanna Arendt melihat bahwa sosok Adolf Eichmann adalah sosok manusia biasa yang sama sekali tak tampak kejam, namun sebaliknya, ia adalah warga negara yang patuh pada hukum. Tak ada tanda-tanda kejahatan di dalam dirinya, bahkan Ia menjawab setiap pertanyaan jaksa dengan jawaban-jawaban baik yang normatif.

Lantas, mengapa “orang biasa” seperti Adolf Eichmann dapat berpartisipasi pada sebuah kejahatan brutal. Menurut Hanna Arendt penyebab utamanya adalah ketidakberpikiran.

Ideologi dan Ketidakberpikiran Manusia

Ketidakberpikiran adalah sebuah kondisi ketika manusia tidak lagi mampu memaksimalkan akal dan pikirannya secara menyuluruh untuk berpikir secara sistemik, oleh sebab itu karena dirinya tak berpikir, maka acapkali ia tak sadar bahwa tindakan yang dilakukan olehnya merupakan kejahatan atau bagian dari kejahatan. Maka, nampaklah bahwa untuk menjadi penjahat yang dibutuhkan hanya ketidakberpikiran, sangat sederhana bukan.

Ketidakberpikiran dapat menimpa siapa saja, baik warga biasa, prajurit, jenderal, presiden, dan tokoh agama, mulai dari elit sampai Kroco mumet. Situasi Ketidakberpikiran mengakibatkan seseorang terperosok pada suasana psikologis yang menganggap bahwa suatu tindakan kejahatan sebagai hal yang wajar atau biasa-biasa saja, seperti yang dialami oleh Adolf Eichmann. Seorang prajurit yang mematuhi perintah atasan, demi menjaga Nasionalisme, nama baik, dan jabatan, atau dengan kata lain telah dibutakan oleh sistem nilai yang biasa kita sebut dengan ideologi.

Seseorang bisa saja sangat cerdas secara akademik, namun bila ia terjebak secara ideologis dari nilai yang dianutnya—baik itu nilai Agama, nilai Kelompok, maupun nilai-nilai kekerabatan/perkoncoan—maka tak pelak seseorang yang ideologis tersebut dapat terperosok pada situasi ketidakberpikiran. Ketidakberpikiranlah merupakan penyebab terjadinya kejahatan yang khas di abad modern, dimana masyarakat hidup sangat individualistik serta bersikap acuh pada peristiwa yang sebenarnya mengerikan, di sekitarnya.

Satu pelajaran penting yang dapat kita petik dari pikiran Hanna Arendt adalah bahwa akar kejahatan tak melulu didasari pada rasa dendam dan benci, tetapi dapat terjadi karena pengaruh sistem nilai yang tertutup (ideologi) yang diidap seseorang. Maka, mereka-yang-ideologis cenderung patuh, melakukan segala cara untuk menyelamatkan nama baik kelompoknya, bahkan jika mana perlu melakukan manipulasi kebenaran, demi dan hanya untuk kepentingan taktis pragmatisnya.

Ruang Publik dan Kesehatan Nalar

Salah satu cara untuk meminimalisir terjadinya banalitas kejahatan adalah dengan melakukan sosialisasi dan konsolidasi kebenaran pada masyarakat luas (Publik). Dalam ruang publik—seperti yang di idamkan Jurgen Habermas—terjadi pertukaran wacana dan gagasan secara bebas dan sehat. Melalui pertukaran informasi dan wacana di ruang publik sehingga individu-individu dalam masyarakat akhirnya bisa melihat setiap peristiwa dari berbagai macam sudut pandang, tidak hanya versi penguasa. Dengan demikian publik mampu menarik kesimpulan dari-dan-oleh-dirinya sendiri terhadap sebuah peristiwa, bukan justru karena disebabkan oleh penggiringan opini satu pihak yang cenderung manipulatif.

Ruang publik juga mampu berperan sebagai sarana pengawasan dan pengawalan untuk mewujudkan keadilan melalui supremasi hukum yang sedang berjalan. Selain itu, setiap masyarakat dapat terus ingat bahwa kejahatan, selamanya adalah perbuatan tercela yang tak sepatutnya terjadi pembiaran. Sehingga Semua mengawasi, semua bersuara, semua menuntut kehidupan berkeadilan. Sebagaimana pengadilan terbuka yang mengadili Adolf Eichmann.

Banalitas Kejahatan Perempuan.

Salah satu dosen Fakultas Ushuluddin UIN Raden Intan Lampung (RIL) dengan inisial SH ramai diberitakan oleh media-media lokal dan Nasional. Pemberitaan yang dimuat oleh media-media ini bukan karena sang dosen berprestasi karena menemukan sebuah teori yang mendobrak kemapanan dunia pengetahuan. Tetapi ditengarai karena telah melakukan pelecehan seksual pada mahasiswinya.

Kasus kekerasan seksual seperti di atas sebenarnya bukanlah hal baru. Dalam laporan Woman Crisis Center Yogyakarta  selama tahun 2000 hingga 2015 telah terjadi 214 kasus. Selain data yang di keluarkan Woman Crisis Center, Komisi Nasional (Komnas) Perempuan memiliki data yang lebih mencengangkan, bahwa sepanjang tahun 2017 saja telah terjadi 335.062 kasus kekerasan pada perempuan. Kekerasan terhadap perempuan ini terjadi pada tiga ranah. Yakni privat, publik, dan Negara. Dalam konteks kasus yang terjadi di lingkungan pendidikan, tergolong kasus kekerasan pada ranah publik yang pelakunya bisa dosen, guru, maupun staf akademik.

Kekerasan terhadap perempuan yagn terjadi di ranah publik mencapai angka 3.528 kasus, dimana kekerasan seksual menempati peringkat pertama sebanyak 2.670 kasus dan jenis kekerasan yang paling banyak terjadi adalah pencabulan (911 kasus), pelecehan seksual (708 kasus), dan pemerkosaan (669 kasus). Sementara itu,  Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung melaporkan, bahwa kasus kekerasan seksual terus meningkat tiap tahunnya di provinsi paling ujung Pulau Sumatera ini yang totalnya sebanyak  31 kasus.

Kasus pelecehan seksual merupakan salah satu kejahatan yang mejadi sorotan negara-negara di seluruh belahan dunia. Hal ini dibuktikan dengan penandatanganan hak asasi perempuan dalam sebuah konvensi International convention on Elimination  of All Forms of Discrimination Againts Women (ICEDAW) sebuah kesepakatan hak asasi International yang secara khusus mengatur hak-hak kaum perempuan. Konvensi ini mendefinisikan prinsip-prinsip tentang hak-hak perempuan, norma-norma dan standar-standar perlakuan  dan kewajiban negara-negara peserta konvensi yang sepakat untuk memenuhinya.

Indonesia merupakan negara yang ikut serta menandatanganinya konvensi ICEDAW di atas. Konvensi ini telah ditetapkan pada sidang umum PBB tanggal 18 Desember 1979 dan berlaku pada 3 September 1979, dan pada bulan Juni 2007 tercatat 185 negara telah menandatangani konvensi ini. Dengan jumlah kasus yang masih cukup tinggi menimpa perempuan di seluruh Indonesia, tentunya tak ada alasan bagi Indonesia untuk menganggap jenis kejahatan ini sebagai kejahatan biasa, ia harus diperlakukan sebagai kejahatan luar biasa yang harus sesegera mungkin ditanggulangi.

Jika terjadi pembiaran atas kejahatan terhadap perempuan maka bisa jadi Indonesia akan mengulangi kesalahan serupa yang dilakukan oleh Jerman saat dikuasai Nazi, dimanabanyak orang yang sesungguhnya baik lagi cerdas dibutakan oleh sistem nilai yang ideologis yang tak pelak membawa dirinya menjadi begitu patuh pada sistem (aturan, atasan dll) atau dengan kata lain situasi ketidakberpikiran.

Kasus pelecehan seksual telah nyata hadir di kehidupan sosial kita hari ini, jangan sampai kejahatan ini menjadi hal yang biasa. Ribuan kasus yang dicatat oleh Komnas Perempuan cukup menjadi dasar bahwa peristiwa ini sangat memilukan.

Untuk mencegah terjadinya banalitas kejahatan terhadap perempuan di Indonesia tak perlu kita merumuskan sebuah teori yang filosofis sebagaimana yang dilakukan Hanna Arendt. Cukup kiranya dengan mengkampanyekan pada khalayak ramai (publik) bahwa kasus kejahatan terhadap perempuan adalah perbuatan biadab dan tak manusiawi. Sehingga pada akhirnya keadilan dapat terwujud dengan sehat melalui penegakan hukum yang diawasi oleh seluruh pasang mata masyarakat.

Agar apa? Agar kita semua terus menjaga ingatan, bahwa kejahatan terhadap perempuan selamanya adalah perbuatan tercela yang tak sepatutnya dilakukan. Sehingga semua mengawasi, semua bersuara, semua menuntut kehidupan yang berkeadilan. Mari kita mulai dengan menyuarakan kasus yang terjadi di dekat kita dan memberikan dukungan moril. Dimulai dari yang terdekat, dari kasus yang terjadi di UIN Raden Intan Lampung.

Tabik

*Penulis adalah mahasiswa fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung. Penyuka kajian Filsafat dan Humaniora yang sejak kecil tidak bisa lepas dari musik Dangdut dalam kesehariannya dan bercita-cita jadi seorang kesatria.

Sumber bacaan:
https://rumahfilsafat.com/2011/12/26/hannah-arendt-banalitas-kejahatan-dan-situasi-indonesia/
Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2018
https://www.kupastuntas.co/2018/07/kasus-pelecehan-seksual-di-lampung-meningkat-tiap-tahun/

Tulis sesuatu

%d blogger menyukai ini: